DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali aktif mengikuti Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Periode Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkim pada Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan menindaklanjuti Catatan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Triwulan III 2025. Acara dibuka resmi oleh Kepala Biro Keuangan, Sri Yusfini Yusuf, yang menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi lintas satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Sri Yusfini menekankan pentingnya menjaga kualitas laporan keuangan agar tetap andal, transparan, dan berkelanjutan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kemenkum untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diraih secara berturut-turut.
“Selamat mengikuti evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Periode Triwulan III Tahun 2025. Semoga kegiatan ini menjadi momentum memperkuat validitas dan integritas data keuangan, sehingga laporan yang dihasilkan semakin berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Turut hadir mewakili Kanwil Kemenkum Bali adalah Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, didampingi JF Analis Pengelola Keuangan APBN Muda, beserta staf pengelola keuangan pada masing-masing bagian dan bidang.
Kakanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, dalam keterangan tertulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas komitmen dan kerja keras dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan pengelolaan aset negara.
“Keterlibatan aktif seluruh jajaran dalam proses evaluasi ini menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel,” tegas Eem Nurmanah.
Ia juga mengimbau agar jajaran Kanwil terus menjaga integritas data serta meningkatkan profesionalitas dalam setiap proses pelaporan.
Dengan terselenggaranya kegiatan evaluasi ini, diharapkan seluruh unit kerja, termasuk Kanwil Kemenkum Bali, dapat memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan keandalan data Laporan Keuangan serta Laporan BMN.
Tujuan utamanya adalah mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah.(One/01)