JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kongres Advokat Indonesia (KAI) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat memperkuat komitmen dalam upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Hal itu disampaikan dalam pertemuan yang digelar di salah satu hotel kawasan Grogol, Selasa (10/3/2026).
Silaturahmi di bulan Ramadan antara Pengurus KAI dan Pemkot Jakarta Barat tersebut menyoroti berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat, termasuk kasus perundungan (bullying), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta dampak negatif pinjaman online dan judi online yang dinilai kerap menempatkan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling terdampak.
Presiden KAI, Nasrullah Nawawi, menekankan pentingnya peran praktisi hukum dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai langkah pencegahan berbagai persoalan sosial dan hukum.
Menurutnya, edukasi hukum di tingkat keluarga dapat membantu mencegah potensi pelanggaran hukum sekaligus memperkuat komunikasi dalam rumah tangga.
“Ketahanan keluarga adalah kunci utama. Jika edukasi hukum dan komunikasi di tingkat rumah tangga berjalan baik, potensi pelanggaran hukum dapat ditekan secara signifikan,” ujar Nasrullah.
Pergumulan Advokat Keluarga, Wanita dan Anak
Sebagai langkah lanjutan, KAI membentuk wadah spesialisasi bernama Pergumulan Advokat Keluarga, Wanita, dan Anak yang bertujuan memperkuat pendampingan hukum bagi korban dengan pendekatan yang lebih memahami kondisi psikologis dan sosial mereka.
Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Iin Mutmainah, menyambut baik komitmen yang disampaikan KAI dan mengajak organisasi advokat tersebut untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Jakarta Barat saat ini tengah menjalankan sejumlah program perlindungan anak, antara lain program Sekolah Aman dan Nyaman serta penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di tingkat SMP dan SMA.
Menurut Iin, program tersebut bertujuan memberikan ruang bagi remaja untuk saling berbagi informasi serta menjadi konselor sebaya dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
“Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, program PIK-R diharapkan dapat membantu remaja menjadi konselor bagi teman sebayanya. Namun kami juga membutuhkan masukan dari aspek hukum agar kebijakan ini memiliki landasan regulasi yang kuat,” kata Iin.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan advokat dapat mempercepat target Jakarta meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) secara paripurna pada periode 2026 – 2027.
Menurutnya, Jakarta Barat saat ini juga ditetapkan sebagai salah satu lokasi proyek percontohan kota yang aman dan nyaman bagi kelompok rentan, termasuk anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Sinergi ini penting agar setiap kebijakan perlindungan kelompok rentan dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang tepat,” ujarnya.
Kegiatan silaturahmi sekaligus berbuka puasa tersebut juga dihadiri Ketua DPD KAI DKI Jakarta Tuti Susilawati, Wakil Ketua DPD KAI DKI Jakarta Umar Abdul Aziz, Asisten Pemkot Administrasi Jakarta Barat Holi, Camat Grogol Petamburan, perwakilan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat II Diding, anggota DPRD Lampung Tengah Toni Sastra, serta Ketua Panitia Kornelius Naibaho yang juga menjabat Wakil Ketua II DPD KAI DKI Jakarta.(PR/01)
