JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan bahwa skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dibahas dalam rapat lintas kementerian. Namun, pengumuman resmi terkait kebijakan tersebut nantinya akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian.
“Soal WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu nanti, kemarin yang mimpin rapat kan Menko Ekonomi didampingi juga Menko PMK. Jadi ya, biar yang mengumumkan biar Pak Menko Ekonomi,” kata Tito Karnavian di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan mengenai skema WFH tersebut dilakukan secara intensif dalam rapat yang berlangsung selama beberapa jam. Seluruh kementerian yang hadir juga memberikan berbagai masukan sebelum kebijakan tersebut disepakati.
“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kita sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa di istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg. Jadi, kita hanya memberikan masukan- masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” ujarnya.
Menurut Mendagri, kebijakan WFH bukan hal baru bagi pemerintah karena pernah diterapkan saat pandemi Covid-19 dan dinilai berjalan dengan baik, termasuk di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
“Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman Covid itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman,” ungkapnya.
Ia juga menilai pemerintah daerah siap jika kebijakan WFH kembali diterapkan, meskipun tetap membutuhkan penyesuaian, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat. Layanan yang bersifat esensial seperti transportasi, rumah sakit, hingga kebersihan harus tetap berjalan seperti biasa.
“No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah disebut tengah mempertimbangkan penerapan WFH untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional di tengah dampak perang antara Amerika Serikat dan Iran.(PR/04)
