JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kinerja Board of Peace (B0P) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza dinilai belum menunjukkan hasil signifikan dalam upaya rekonstruksi dan stabilisasi wilayah Palestina. Di tengah stagnasi tersebut, muncul pula dinamika keamanan baru di Timur Tengah, termasuk serangan Amerika Serikat terhadap Iran dalam sebulan terakhir.
Situasi ini mendorong munculnya pandangan bahwa Indonesia memiliki opsi untuk mempertimbangkan keluar dari Dewan Perdamaian tersebut.
Pandangan tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk “Gaza Pasca Pembentukan Dewan Perdamaian: Tantangan, Implikasi, dan Solusi Strategis bagi Kedaulatan Palestina” yang diselenggarakan Asia and Middle East Center for Research and Dialog (AMEC) secara virtual, Senin (30/3/2026).
Seminar menghadirkan Duta Besar Bunyan Saptomo yang juga Koordinator Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Rektor Universitas Moestopo (Beragama) Dr. Ryantori, serta dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Asep Setiawan. Direktur Eksekutif AMEC Dr. Muslim Imran membuka acara yang dimoderatori Andrea Shera Renjani dari Binus University.
Dewan Perdamaian yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkenalkan pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Dewan ini dijanjikan bertugas menjaga stabilisasi keamanan melalui International Stabilization Force (ISF), mengoordinasikan rekonstruksi infrastruktur Gaza, serta memfasilitasi transisi pemerintahan kepada Otoritas Palestina.
Namun, Bunyan menilai posisi negara Palestina dalam skema B0P tidak jelas karena hanya disebutkan sebagai kemungkinan yang akan difasilitasi setelah proses rekonstruksi berjalan.
“Artinya, tidak ada jaminan negara Palestina akan terwujud pada akhir program perdamaian B0P. Ini menyimpang dari mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai resolusi yang ada,” kata Bunyan.
Ia juga menyoroti bahwa saat pelaksanaan B0P menghadapi tantangan, perhatian Amerika Serikat justru beralih pada konflik dengan Iran, sementara perkembangan program B0P tidak lagi disinggung.
Selain masalah mandat, tantangan lain adalah pendanaan rekonstruksi Gaza yang diperkirakan mencapai 75 miliar dollar AS. Hingga kini, komitmen yang terkumpul baru sekitar 17 miliar dollar AS.
Amerika Serikat berkomitmen 10 miliar dollar AS, lima negara Teluk sekitar 5 miliar dollar AS, dan dua negara lainnya sekitar 2 miliar dollar AS. Indonesia sendiri menunda kontribusi sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp17 triliun.
Menurut Bunyan, Indonesia perlu menyiapkan momentum yang tepat apabila ingin keluar dari BOP. Salah satu momen yang dinilai strategis adalah saat Dewan Perdamaian menyampaikan laporan enam bulanan kepada Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan pada akhir Juni 2026.
“Jika laporan itu tidak disampaikan, berarti B0P tidak tunduk pada Dewan Keamanan PBB,” ujarnya.
Ryantori dari Universitas Moestopo menilai keterlibatan Indonesia dalam B0P tidak sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif. Ia mengkritik keikutsertaan Israel dalam dewan tersebut, sementara perilaku Israel dinilai tidak menunjukkan komitmen terhadap perdamaian.
“Saya tidak merasa tepat dengan posisi Indonesia saat ini. Kita memiliki ideologi Pancasila dan rekam jejak diplomasi yang baik. Jangan sampai rusak oleh keterlibatan yang tidak membanggakan,” kata Ryantori.
Ia menilai Indonesia seharusnya mengambil peran kepemimpinan dalam forum multilateral, bukan sekadar mengikuti agenda negara lain.
Risiko persepsi mendukung penjajahan baru
Dalam kesempatan yang sama, Asep Setiawan menilai posisi Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF dalam struktur B0P berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Indonesia mendukung struktur kekuasaan baru di Gaza yang tidak sepenuhnya menjamin kedaulatan Palestina.
Selama puluhan tahun, Indonesia menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai syarat utama normalisasi hubungan dengan Israel. Karena itu, keikutsertaan dalam BOP tanpa jaminan negara Palestina berpotensi dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip tersebut.
Sejumlah analis yang terlibat dalam seminar menilai model tata kelola yang ditawarkan B0P cenderung teknokratis dan apolitis, sehingga berisiko mengesampingkan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.
Ketiadaan representasi Palestina yang kuat dalam struktur dewan dinilai merusak kredibilitasnya dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Selain itu, kerangka kerja pelucutan senjata yang menargetkan Hamas sebagai prasyarat rekonstruksi juga memicu perdebatan politik yang kompleks.
Di sisi lain, krisis kemanusiaan di Gaza terus berlanjut, termasuk ancaman terhadap keberlanjutan operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang menjadi penopang utama layanan kemanusiaan di wilayah tersebut.
Titik balik bagi masa depan Gaza
Para peserta seminar menilai pembentukan Dewan Perdamaian menempatkan isu Palestina pada titik balik penting. Di satu sisi, rekonstruksi dan stabilisasi sangat dibutuhkan, tetapi di sisi lain muncul pertanyaan mendasar mengenai keadilan, kedaulatan, representasi politik, dan perdamaian jangka panjang.
Karena itu, forum ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia terus mengkaji posisi strategisnya dalam B0P dengan mempertimbangkan hukum internasional, prinsip kemanusiaan, serta konsistensi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Seminar nasional ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan tersebut secara kritis, menilai implikasinya, dan merumuskan rekomendasi strategis yang selaras dengan hukum internasional, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan aspirasi sah rakyat Palestina. Seminar ini menjadi penting di tengah tingginya perhatian dunia terhadap serangan AS dan Israel ke Iran.(PR/01)
