“Siapa sebenarnya yang mengatur dunia hari ini: negara atau pasar? Atau justru segelintir orang di belakang layar? Ketegangan antara Amerika Serikat dan China tampak diredam melalui kalkulasi yang bersifat transaksional.”
Oleh Bobby Ciputra
Pada Kamis, 15 Mei 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan kenegaraan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Kunjungan ini menjadi lawatan presiden AS ke China yang pertama dalam hampir satu dekade.
Namun, kunjungan kali ini tidak lagi tampak sebagai diplomasi antarnegara semata. Situasinya lebih menyerupai rapat direksi global. Trump terlihat sengaja mengaburkan batas antara otoritas negara dan penetrasi kekuatan korporasi swasta. Kondisi ini menandai pergeseran paradigma diplomasi bisnis yang agresif, ketika kepentingan korporasi dijadikan instrumen diplomasi.
Trump membawa rombongan besar CEO korporasi paling berpengaruh di Amerika Serikat. Mereka terbagi dalam dua sektor, yakni teknologi dan keuangan.
Dari sektor teknologi hadir Elon Musk (Tesla & SpaceX), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia), Kelly Ortberg (Boeing), Cristiano Amon (Qualcomm), Sanjay Mehrotra (Micron Technology), Jim Anderson (Coherent), Jacob Thaysen (Illumina), dan H Lawrence Culp Jr (GE Aerospace).
Sementara dari sektor keuangan hadir Larry Fink (BlackRock), Stephen Schwarzman (Blackstone), David Solomon (Goldman Sachs), Jane Fraser (Citigroup), Ryan McInerney (Visa), dan Michael Miebach (Mastercard).
Pesannya cukup jelas. Trump memanfaatkan daya tawar korporasi sebagai tameng sekaligus alat tekan dalam negosiasi bilateral. Diplomasi tidak lagi sepenuhnya dijalankan negara. Korporasi kini menjadi instrumen politik luar negeri.
Seluruh raksasa teknologi, keuangan, dan industri yang dibawa memiliki kepentingan besar di China, mulai dari rantai pasok, manufaktur, investasi, hingga pembatasan cip kecerdasan buatan (AI). Trump tampaknya sedang membangun model baru ketika negara dan pasar bergerak bersamaan.
Scott Bessent, Arsitek Diplomasi Korporasi
Presiden Donald Trump dikenal sebagai pemimpin yang tidak bergantung pada satu penasihat tunggal. Lingkar pengaruhnya diisi figur dengan agenda dan kepentingan yang beragam.
Dalam kunjungan ke Beijing ini, Trump juga didampingi sejumlah pejabat Gedung Putih, antara lain Marco Rubio (Menteri Luar Negeri), Pete Hegseth (Menteri Pertahanan), Jamieson Greer (USTR), Scott Bessent (Menteri Keuangan), Stephen Miller (Deputy Chief of Staff for Policy), dan Robert Gabriel (Deputy National Security Advisor).
Di antara lingkar pengaruh tersebut, Scott Bessent tampak menjadi figur paling menonjol dalam memfasilitasi jalur ekonomi menuju Beijing.
Bessent merupakan Menteri Keuangan AS yang jarang disorot, tetapi memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Trump. Ia disebut membangun jalur komunikasi awal dengan pihak China, khususnya Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, sejak akhir 2025.
Komunikasi itu diarahkan untuk merancang kerangka kesepakatan terkait tarif, AI, rare earth, Taiwan, dan Iran. Pertemuan pendahuluan mereka di Seoul, sebelum Bessent bergabung dengan delegasi Trump di Beijing, memperlihatkan perannya sebagai pengatur utama agenda ekonomi dan perdagangan.
Bessent mengambil posisi terdepan dalam urusan China dengan pendekatan yang menekankan “stabilitas dan keseimbangan” antara dua ekonomi terbesar dunia.
Menariknya, isu China tampaknya tidak melibatkan Steve Witkoff maupun Jared Kushner, figur yang selama ini dominan dalam isu Gaza, Ukraina, dan Iran. Beijing menjadi domain Bessent sebagai penasihat yang bertanggung jawab atas negosiasi ekonomi dan perdagangan langsung dengan pihak China.
Bessent juga dikenal sebagai mantan tangan kanan George Soros. Melalui Soros Fund Management (SFM), ia disebut berperan dalam peristiwa Black Wednesday pada 1992 yang melemahkan pound sterling terhadap dolar AS, serta pelemahan yen terhadap dolar AS pada 2013.
Pencapaiannya dinilai bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga kemampuan membaca perubahan tren makroekonomi global, mulai dari pergerakan mata uang, obligasi, hingga pasar komoditas.
Kedaulatan Negara di Persimpangan Pasar
Pertemuan Trump dan Xi di Beijing memberi pelajaran tentang bagaimana tatanan dunia baru bekerja. Ini bukan sekadar diplomasi kepala negara, melainkan cerminan perubahan pusat pengaruh global.
Trump tampaknya membaca perubahan zaman lebih cepat dibanding banyak pemimpin lain. Ia memahami bahwa pengaruh dunia modern tidak lagi sepenuhnya berada di ruang parlemen, kementerian, atau markas militer. Sebagian kekuatan telah berpindah ke ruang direksi korporasi global.
Delegasi CEO yang dibawanya menjadi instrumen strategis. Mereka membawa kepentingan, jaringan, pasar, teknologi, dan daya tekan ekonomi yang dalam banyak situasi bekerja lebih cepat dibanding diplomasi formal.
Model diplomasi baru ini memang menawarkan stabilitas ekonomi dan akses pasar global bagi korporasi. Namun, model tersebut juga membawa konsekuensi berupa pengikisan transparansi, subordinasi nilai strategis pada kepentingan komersial, serta pelemahan mekanisme demokrasi dalam pengawasan kebijakan luar negeri.
Ketika Scott Bessent yang memiliki jejaring kuat di pasar modal memainkan peran sentral, terlihat bagaimana instrumen kebijakan ekonomi digunakan sebagai alat geopolitik, bukan hanya untuk mengelola hubungan bilateral, tetapi juga merestorasi keseimbangan politik domestik.
Bagi negara-negara Global South, implikasinya bukan sesuatu yang abstrak. Indonesia menjadi salah satu contoh paling nyata. Sebagai eksportir nikel terbesar dunia, komoditas penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dan teknologi AI, Indonesia berada di persimpangan kepentingan AS dan China.
Ketika Trump dan Xi bernegosiasi mengenai rare earth dan rantai pasok teknologi di Beijing, arah kebijakan hilirisasi mineral Indonesia ikut dipertaruhkan di meja yang sama, tanpa kehadiran langsung Jakarta.
Ruang manuver negara-negara seperti Indonesia pun semakin sempit. Perjanjian dagang dan akses teknologi dapat dipertukarkan melalui konsesi strategis dua kekuatan besar tanpa transparansi maupun mekanisme konsultasi bagi pihak ketiga yang terdampak.
Kondisi ini dinilai bukan sekadar ketidakadilan struktural, melainkan alarm bagi negara-negara berkembang. Indonesia dan negara-negara Global South dinilai perlu memperkuat kedaulatan ekonomi melalui diversifikasi mitra strategis, membangun kebijakan industri nasional yang tahan terhadap guncangan eksternal, serta menuntut peran lebih besar dalam forum penentu aturan ekonomi global.
Memulihkan keseimbangan antara negara dan pasar bukan lagi sekadar perdebatan akademis, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga kedaulatan dan menciptakan tatanan dunia yang lebih adil.
*Penulis Bobby Ciputra adalah Ketua Angkatan Muda Sosialis Indonesia (AMSI)
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini penulis dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis. Isi tulisan tidak mewakili sikap atau pandangan redaksi maupun institusi
