“Penyidik tidak cukup hanya mengungkap siapa yang melakukan penyadapan, tetapi juga harus menelusuri siapa yang memerintahkan dan apa motif di balik tindakan tersebut. Jangan sampai perkara ini berkembang menjadi opini liar di tengah masyarakat.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Praktisi hukum Alexius Tantrajaya meminta Bareskrim Polri mengungkap motif dan aktor utama di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh lainnya. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan perkara tidak berkembang menjadi spekulasi dan opini liar di tengah masyarakat.
“Proses hukum terhadap sejumlah oknum perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus dikembangkan secara cepat, cermat, dan menyeluruh. Penyidik tidak cukup hanya mengungkap pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga harus menelusuri siapa yang memerintahkan dan apa tujuan di balik tindakan tersebut,” kata Alexius Tantrajaya melalui keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Menurut Alexius, pengungkapan motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran masing-masing pihak.
Alexius menegaskan, penyidikan harus mencakup seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perencanaan maupun pelaksanaan penyadapan.
Menurut advokat senior tersebut, kejelasan motif menjadi bagian penting dalam menentukan konstruksi hukum perkara karena tujuan suatu tindakan dapat berpengaruh terhadap jenis tindak pidana yang dapat dibuktikan.
Dia juga mengingatkan agar penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan terbuka sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi Polri.
“Harus segera diungkap dalangnya agar tak menjadi opini liar yang terus berkembang,” ujarnya.
Penerapan Pasal Berlapis
Dari aspek hukum pidana, Alexius menyoroti dugaan pelanggaran sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur larangan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum.
“Ketentuan tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 10 tahun,” jelasnya.
Selain itu, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengatur akses tanpa hak atau melawan hukum terhadap komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. Ancaman pidananya masing-masing paling lama enam tahun dan tujuh tahun penjara, bergantung pada unsur perbuatan yang terbukti.
Alexius juga menyinggung Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah. Ketentuan tersebut melarang perbuatan tanpa hak atau melawan hukum berupa perubahan, penambahan, perusakan, penghapusan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
“Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama delapan tahun,” katanya.
Alexius menekankan, penerapan pasal-pasal tersebut harus disesuaikan dengan perbuatan dan peran masing-masing tersangka serta didasarkan pada hasil penyidikan dan pembuktian.
Dugaan Makar
Lebih lanjut, Alexius meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya unsur makar apabila ditemukan fakta dan alat bukti yang menunjukkan bahwa tindakan penyadapan tersebut dilakukan dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHP.
Pasal 191 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
“Apabila dalam proses penyidikan terungkap motif yang memenuhi unsur makar, maka ketentuan Pasal 191 KUHP harus dipertimbangkan untuk diterapkan sesuai dengan fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh,” kata Alexius.
Dia menegaskan, dugaan makar tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan adanya penyadapan terhadap Presiden. Penyidik harus membuktikan maksud dan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut.
Dengan demikian, hasil pendalaman penyidikan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai motif, peran setiap tersangka, serta kemungkinan adanya tindak pidana lain di balik perkara tersebut.
“Untuk itu, kita tunggu. Jangan sampai perkara ini menjadi bola liar dan berkembang menjadi opini liar di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada 3 November 2026.
Dalam perkembangan berikutnya, Irjen Pol Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menduga penyadapan dilakukan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur dan verifikasi yang semestinya.
Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat (Ormas, LSM dan pengusaha.(um/01)
