JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, Gun Gun Gunawan mendukung Tim Kehumasan pada jajaran Pemasyarakatan andal dalam penanganan situasi krisis melalui strategi komunikasi massa dan publikasi yang efektif.
Hal ini dibahas dalam kegiatan Pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan: Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan, Bangun Citra dan reputasi Positif Pemasyarakatan untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia PASTI’ di Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Kegiatan ini dalam rangka peningkatan kualitas pemberitaan serta kehumasan pemasyarakatan.
Kegiatan seminar yang dilaksanakan selama tiga hari (6-8 September 2023) dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga.
Dalam sambutannya Reynhard Silitonga mengatakan, setiap petugas pemasyarakatan berperan untuk menyampaikan informasi program dan hasil kinerja pemasyarakatan. Sat terjadi krisis, petugas pemasyarakatan juga harus mampu melakukan klarifikasi dan komunikasi.
“Isu-isu krisis pemasyarakatan berpotensi besar menggoyahkan kepercayaan publik terhadap Pemasyarakatan. Bahkan, berpengaruh terhadap citra dan reputasi Pemasyarakatan. Kita tidak bisa menghindari adanya pemberitaan negatif tentang Pemasyarakatan, apalagi tren viral dari platform media sosial,” ujar Reynhard.
Potensi terjadinya krisis yang tinggi di lingkup pemasyarakatan menjadikan tahun ini Ditjen Pemasyarakatan memperkuat jajarannya dalam manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan.
Ia menyebutkan sepanjang tahun 2023 berlangsung, terdapat 103.954 berita positif pemasyarakatan yang telah terpublikasi melalui media. Namun demikian, masih terdapat 2.478 berita negatif yang telah beredar di masyarakat yang dapat memantik krisis komunikasi di pemasyarakatan.
“Saya berikan apresiasi untuk seluruh jajaran pemasyarakatan yang tak lelah mempublikasian berita positif pemasyarakatan, khususnya pemangku fungsi kehumasan di seluruh satuan kerja. Kita patut bersyukur dan berbangga hati kinerja positif kita semakin disadari dan dipahami masyarakat. Namun, masih adanya berita negatif menjadikan kita punya tanggung jawab untuk berkinerja baik dan mampu melalukan komunikasi pada situasi krisis,” tutur Reynhard.
Reyhard mengungkapkan, situasi krisis yang terjadi dapat berdampak serius pada organisasi, juga keselamatan publik, kerusakan harta-benda material, hingga kehilangan reputasi dan kepercayaan publik. Untuk itu lah manajemen komunikasi krisis diperlukan. Lebih jauh, penerapan manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan ini juga merupakan tindak lanjut pasca disahkannya Grand Strategy Komunikasi Humas Pemasyarakatan pada tahun 2022.
“Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan bersama fungsi humasnya harus memiliki kemampuan melakukan deteksi dan mitigasi sesegera mungkin, khususnya terhadap suatu isu atau situasi krisis. Dimulai sejak pra-krisis, krisis, hingga pasca-krisis. Panduan pelaksanaannya telah disusun, dan selama tiga hari ke depan kita akan berlatih dan sharing knowledge,” paparnya.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk dapat meningkatkan tata kelola koordinasi dan komunikasi yang lebih baik khususnya dalam situasi krisis. Khusus bagi peserta yang mengikuti pelatihan secara langsung agar dapat berbagi pengetahuan dengan UPT Pemasyarakatan lainnya di wilayah yang sama.
“Saya berpesan agar semua yang ada disini mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Tentu kami juga berterima kasih kepada mitra kami, Search for Common Ground, serta narasumber yang telah bersinergi dengan kami memberikan sumbangsih pemikirannya,” pungkas Reynhard.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, Gun Gun Gunawan dalam keterangan tertulisnya juga mendukung apa yang telah disampaikan Dirjen Pemasyarakatan. Dalam era saat ini peran humas sangatlah penting bagi suatu organisasi dalam meningkatkan citra positif organisasi. Citra positif ini sangat dibutuhkan untuk dapat melahirkan kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut.
“Humas sebagai ujung tombak organisasi dalam penyampaian informasi kepada publik dan publik bisa mengakses seluruh layanan yang dimiliki oleh organisasi tersebut, sehingga public trust yang sudah terbentuk terhadap organisasi dapat dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu instansi”, terang Gun Gun.
Dalam kegiatan ini juga diikuti secara langsung oleh Pimpinan Tinggi Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Kepala Divisi Pemasyarakatan se-Indonesia, 57 Kepala Unit Pelaksana (UPT) Teknis Pemasyarakatan percontohan dan tim humasnya, serta diikuti UPT Pemasyarakatan se-Indonesia secara virtual.(One/01)
