JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) dan UU Penyiaran menjadi sorotan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).
Megawati menyebut bahwa prosedur revisi Undang-Undang MK tidak benar karena terkesan tiba-tiba.
“Lah bayangkan, dong, pakai revisi Undang-Undang MK, yang menurut saya prosedurnya saja tidak benar. Tiba-tiba, (saat) masa reses,” kata Megawati.
Ia juga mengaku bingung dengan revisi UU MK yang tiba-tiba tersebut, sampai ia bertanya kepada Ketua Fraksi PDIP DPR-RI sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Utut Adianto.
“Saya sendiri sampai bertanya pada Pak Utut. Nah, saya tanya beliau, ‘Ini apaan, sih?’ Mbak Puan (Ketua DPR-RI) lagi pergi, yang saya bilang ke Meksiko. Kok enak amat, ya?,” ucap Presiden Kelima RI itu.
Terkait Revisi UU Penyiaran, ia menilai melanggar esensi produk jurnalisme investigasi.
“Loh, untuk apa ada media? Makanya saya selalu mengatakan, ‘Hei, kamu itu ada Dewan Pers, loh. Lalu, harus mengikuti yang namanya kode etik jurnalistik.’ Lah, kok, enggak boleh, ya, kalau ada investigasinya?. Loh, itu, kan, artinya pers itu kan apa sih, menurut saya, dia benar-benar turun ke bawah loh,” ujarnya.
Megawati mengaku kerap berdiskusi dan akrab dengan awak media.
“Saya banyak teman dulu kan waktu PDI, wah saya sama pers itu suka makan lesehan itu di Kebayoran, nasi uduk. Enak banget sama wartawan-wartawan, muda-muda. Terus kan saya ajari, kamu kalau ini jadi pers yang betul,” kenangnya.
Dalam pidatonya, Megawati juga berbicara soal pemimpin otoriter populis. Berpijak pada pemikiran seorang pemikir kebhinekaan Sukidi, ia menyebut belakangan terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia yang melahirkan kepemimpinan paradoks dan otoritarian.
Dalam karakter kepemimpinan yang demikian, lanjutnya, hukum dijadikan pembenar atas tindakan yang sejatinya tidak memenuhi kaidah demokrasi.
“Di sinilah hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism (legalisme otokratis),” ungkapnya.
Sebagai informasi, Rakernas V PDIP yang berlangsung hingga Minggu (26/5/2024), mengusung tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang” dengan subtema “Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya”.(For/01)
