MORUT-SULTENG, SUDUTPANDANG.ID – Bila dana bagi hasil (DBH) dari sektor industri mencapai Rp400 miliar/tahun, setiap desa di Kabupaten Morowali Utara (Morut), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapat kucuran dana Rp1 miliar per per desa, demikian dinyatakan Bupati Morut, Dr dr Delis Julkarson Hehi, MARS.
“Saya sudah pernah bilang, kalau DBH (dana bagi hasil) kita dari sektor industri mencapai Rp400 miliar/tahun, kami akan kucurkan Rp miliar tiap desa,” katanya dalam pernyataan yang dikutip dari “media center” Pemkab Morut di Kolonodale, Selasa (6/2/2024).
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD se-Kabupaten Morut di Ruang Pola Kantor Bupati di Kolonodale, Senin (5/2).
Pemkab Morut, kata dia, bakal menggelontorkan dana cukup besar yakni sebesar Rp1 miliar setiap desa itu untuk lebih memacu pembangunan desa.
Ia menjelaskan Kabupaten Morut terdiri atas 122 desa dan tiga kelurahan.
Jika setiap desa mendapatkan Rp1 miliar, kata dia, itu berarti total dana yang akan dikucurkan ke desa sebesar Rp22 miliar.
Bupati menjelaskan dana sebesar itu sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah menyusul naiknya pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor industri pertambangan.
Ia mengatakan saat ini DBH Morut mencapai Rp325 miliar atau melonjak jauh dari tahun 2021 yang masih di kisaran Rp69 miliar.
Meskipun DBH belum mencapai angka Rp400 miliar, Bupati sudah memastikan pada tahun 2025 sudah akan mengucurkan dana Rp1 miliar ke tiap desa.
Ia menambahkan dampak dari masuknya industri, terutama sektor pertambangan di Morut, berdampak cukup besar, bukan hanya bagi daerah tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, katanya, sudah sewajarnya kalau para kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan semua pihak, untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.
“Masuknya investasi cukup membantu kita. Mari kita sama-sama menjaga iklim investasi dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat,” katanya.
Dengan berkembangnya industri di daerah ini, kata dia, secara nyata menciptakan tenaga kerja yang cukup besar, membuka lapangan usaha, serta menambah pendapatan daerah.
Tentang pemanfaatan dana Rp1 miliar setiap desa, Bupati mengatakan sekitar 70 persen diperuntukkan bagi pembangunan fisik seperti perbaikan jalan lingkungan, lorong kampung, jaringan air bersih dan sebagainya.
Dengan bantuan dana khusus ini, kata dia, diharapkan berbagai keluhan aparat desa mengenai tidak terakomodasinya usulan Musrenbang desa dalam APBD bisa tertanggulangi.
“Banyak kabupaten lain yang APBD-nya jauh lebih besar dari Morut, tapi tidak mengalokasikan dana Rp1 miliar tiap desa. Ini soal keberpihakan, kebijakan yang berpihak ke desa,” tambahnya.
Rakor ini dipimpin langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Morut, Drs Andi Parenrengi bersama Sekretaris PMD Charles N Toha.
Pada rakor ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan Lencana Desa Mandiri untuk Kepala Desa Tomata, Kecamatan Mori Atas dan Kepala Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara.
Selain itu, penyerahan santunan JKM (Jaminan Kematian) dari BPJS Ketenagakerjaan untuk almarhum Martho Hendra Lamasigi yang diterima istri almarhum sebagai ahli waris.
Lalu, yang terakhir penyerahan SK tenaga pendamping BKK (Bantuan Keuangan Khusus) untuk 10 kecamatan se-Kabupaten Morut. (MCDD/02).
