JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Aksi penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh elemen buruh yang tergabung dalam serikat kerja dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah selesai.
Dari pantauan Merdeka.com di lokasi, ribuan buruh secara serempak telah meninggalkan depan Gedung DPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pukul 14.30 WIB.
Adapun aksi unjuk rasa buruh ditutup dengan seruan yelyel oleh ketua KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
Lebih lanjut, pemblokiran jalan di persimpangan jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi juga telah dibuka oleh kepolisian. Sebelumnya, jalan tersebut ditutup dan pengendara hanya bisa lewat jalur Transjakarta imbas dari demo buruh.
Sebelumnya, sejumlah elemen buruh telah menggeruduk gedung DPR sejak pukul 11.00 siang tadi. Adapun aksi tersebut dilakukan serempak di sejumlah provinsi
“Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2022).
Said Aqil mengklaim, pihaknya akan membawa ribuan orang dari berbagai elemen buruh yang tersebar di kawasan Jabodetabek. Pihaknya juga mendesak kepada pihak pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM tersebut.
“Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000-5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan,” tandas Ketua Partai Buruh.
“Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM,” lanjutnya.
Adapun terdapat tiga tuntutan yang akan disampaikan besok yaitu tolak kenaikan harga BBM, Tolak omnibus law UU Cipta Kerja dan naikkan UMK 2023 sebesar 10%-13%.
Sebelumnya, Pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hari ini, Sabtu (3/9). Pengumuman kenaikan harga BBM langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri kabinet.(red)
