“Negeri ini memiliki banyak orang pintar, tetapi terlalu sedikit yang berakal. Profesor, doktor, dan teknokrat menumpuk seperti brosur seminar indah di permukaan, namun tak pernah menjawab persoalan mendasar”
Oleh: Dr Kemal H Simanjuntak, MBA
Pagi itu, di ruang sarapan hotel yang lebih sunyi dari hati rakyat tanggal tua, dua cangkir teh mengepul di antara obrolan yang pelan tapi berat. Topik yang muncul bukan soal menu prasmanan, melainkan tentang negeri yang kakinya sudah lama terjerat bukan rantai besi, melainkan korupsi yang halus dan sistemik. Negeri yang katanya kaya, tapi warganya hidup pas-pasan. Kaya potensi, tapi miskin kesadaran. Seperti kapal megah dengan layar sobek dan kompas rusak, terus berlayar hanya karena malu mengaku tersesat.
Negeri ini memiliki banyak orang pintar, tetapi terlalu sedikit yang berakal. Profesor, doktor, dan teknokrat menumpuk seperti brosur seminar indah di permukaan, namun tak pernah menjawab persoalan mendasar. Ilmu membuat seseorang tahu apa, tapi akal membuatnya sadar kenapa. Di negeri yang sibuk menukar gelar demi jabatan, kesadaran menjadi barang langka.
Pemimpin sejati bukanlah yang paling lantang bicara, melainkan yang paling jernih berpikir. Namun di tanah ini, suara keras sering dikira tegas, dan kebijaksanaan disamakan dengan kemampuan berpose di depan kamera. Sila keempat Pancasila, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,” perlahan direduksi menjadi slogan di spanduk. Hikmat dihapus, kebijaksanaan disubkontrakkan ke buzzer. Padahal hikmat bukan pidato, melainkan kemampuan berpikir dengan kepala dan memutuskan dengan hati.
Bangsa ini terlalu gemar membangun ilusi. Segala sesuatu harus tampak megah cepat, tinggi, berkilau. Proyek-proyek besar ditegakkan hingga menembus awan, namun pondasinya rapuh oleh utang dan korupsi. Kemajuan dibeli dengan pinjaman, sementara ketimpangan makin melebar. Di bawah slogan “maju bersama,” yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin sibuk mengantre bantuan.
Kekayaan alam yang luar biasa dikelola dengan logika anak kecil yang menjual permen demi membeli kembang api. Bahan mentah diekspor, barang jadi diimpor, lalu kebodohan itu dibungkus jargon “kontribusi ekonomi global.” Pemimpin yang berakal tidak menjual batu, melainkan menjual ide. Namun di negeri ini, ide justru dianggap ancaman bagi kenyamanan status quo.
Sistem moneter seperti sungai tanpa bendungan mengalir liar, dikendalikan bukan oleh akal, melainkan oleh kepentingan. Inflasi, kurs, dan defisit dibahas seperti materi seminar, seolah ekonomi bisa diselamatkan dengan retorika. Padahal uang bukan sekadar angka, melainkan cermin kepercayaan bangsa terhadap dirinya sendiri. Dan ketika bangsa kehilangan akal, yang tersisa hanyalah ketamakan yang disulap menjadi kebijakan.
Menjadi pemimpin seharusnya bukan soal kekuasaan, melainkan soal kejujuran kepada Tuhan tentang keberanian mengelola amanah di tengah godaan yang menggoda seperti diskon akhir tahun. Namun di negeri yang memuja pencitraan, tanggung jawab sering dikubur di balik konferensi pers.
Bangsa ini tidak butuh pemimpin yang berteriak paling keras, melainkan yang berpikir paling jernih. Yang tahu kapan menunduk pada realitas tanpa kehilangan harga diri, dan kapan berdiri menegakkan kebenaran meski sendirian. Yang sadar bahwa Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, hanya kesadaran.
Pada akhirnya, bangsa ini bukan kekurangan sumber daya, melainkan kekurangan akal yang diterangi kebijaksanaan. Barangkali doa itu sudah lama tertulis di Pancasila, hanya saja terlalu sibuk menghapal teksnya, bukan maknanya.
Mungkin hikmat kebijaksanaan memang tidak bersemayam di istana.
Ia hidup di tempat sederhana di meja sarapan, di antara dua manusia yang masih berani membicarakan akal, nurani, dan tanggung jawab. Di negeri yang nyaris kehilangan semuanya, percakapan semacam itu terasa seperti keajaiban kecil.
*Penulis Kemal H Simanjuntak adalah Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)
