Pontianak, SudutPandang.id – Asisten Operasi (Asops) Kasdam XII/Tpr, Kolonel Inf Iwan Rosandriyanto, mengatakan, TNI akan bersikap netral dan tidak akan terlibat dalam politik praktis. TNI juga akan konsisten dengan aturan yang ada dan secara umum sejauh ini netralitas masih tetap menjadi hal prioritas.
Demikian dikatakan Asisten Operasi (Asops) Kasdam XII/Tpr, Kolonel Inf Iwan Rosandriyanto, saat bersama Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Asep Safrudin menjadi narasumber dalam dialog interaktif di salah satu Stasiun Televisi di Pontianak, Jum’at (13/11).
“TNI tidak akan mensuport, mendukung atau melakukan suatu tindakan yang mendukung salah satu paslon,” kata Kolonel Inf Iwan Rosandriyanto.
Dikatakannya, TNI mempunyai Sumpah Prajurit, kemudian memiliki ketentuan tidak boleh melawan perintah atasan, perintah pimpinan yang tertinggi dari Panglima TNI, Kasad dan Pangdam.
“Itu sudah sangat jelas, apabila ada TNI yang tidak netral, ada TNI yang melakukan upaya-upaya mendorong salah satu konstestan dan sebagainya maka itu dikategorikan tidak netral dan sanksinya sudah jelas dan aturannya juga sudah jelas. Kami bisa meyakinkan kepada seluruh masyarakat, kami dari jajaran Kodam XII/Tpr bisa menjamin bahwa TNI akan bersikap netral,” tegas Asops.
Secara umum, Kodam XII/Tpr membawahi 2 wilayah, yaitu wilayah Kalbar dan Kalteng, dan dalam Pilkada Serentak tahun 2020 sesuai dengan undang-undang yang berlaku, TNI melaksanakan operasi perbantuan kepada kepolisian terutama Polda Kalbar dan Kalteng untuk mengamankan kegiatan pesta demokrasi.
Terkait dengan pelaksanaan Pilkada yang berlangsung di masa pandemi Covid-19, Asops Kasdam XII/Tpr mengungkapkan, TNI telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk melaksanakan kegiatan simulasi singkat di lokasi daerah tempat TPS untuk melakukan pelatihan bersama penegakan protokol kesehatan.
“Dari mulai masyarakat mendekati lokasi TPS, mengatur lokasi parkir, saat di TPS sampai dengan mekanismenya. Semua mekanisme kita laksanakan protokol kesehatan dengan harapan pelaksanaan Pilkada ini bisa berlangsung secara aman, jujur, adil dan tidak ada potensi munculnya kluster TPS,” kata Asops.
Terkait dengan kerawanan, ia menyampaikan, TNI telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi terjadinya konflik. Dihadapkan dengan potensi konflik yang ada TNI juga melakukan beberapa pola pengamanan.
“Kami menggelar beberapa personel di lapangan tetapi kami juga selalu siap untuk menstandbykan pasukan, mengantisipasi sewaktu-waktu apabila terjadi kontijensi dengan eskalasi yang tinggi,” jelasnya.
“Kekuatan yang dilibatkan secara umum sesuai dengan tahapannya, yang sudah digelar per hari ini lebih kurang sekitar 1500 personel berikut dengan perlengkapannya untuk mobilitas mendukung suksesnya Pilkada,” tambah Kolonel Inf Iwan Rosandriyanto.
Arahan Mabes Polri
Sedangkan Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Asep Safrudin menyampaikan, sesuai petunjuk dan arahan dari Mabes Polri, pihaknya telah menyiapkan atau telah membuat satu operasi khusus. Operasi tersebut adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengamanan dari mulai pra, saat dan paska Pilkada.
“Tentunya kami tidak sendiri, kami harus dibackup dari TNI. Jadi setiap tahapan Pilkada dari mulai pendaftaran sampai kepada nanti pelantikan itu kita cover dengan kekuatan-kekuatan pengamanan dari Polri baik kekuatan-kekuatan terbuka secara preventif maupun kekuatan-kekuatan pengamanan tertutup,” kata Brigjen Pol Asep Safrudin.
Ia menyampaikan, pihaknya bekerjasama dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat berupaya menjaga situasi kamtibmas selama menjelang Pilkada Serentak di Kalbar.
“Kita betul-betul kelola supaya kondusif tidak ada provokasi-provokasi kemudian tidak ada black campaign supaya tidak ada juga kampanye yang mengangkat isu SARA dan sebagainya,” tegasnya.
“Nah itu harapan kita supaya Pilkada ini berjalan dengan aman kemudian yang sehat karena Pilkada ini spesifik tahun 2020 ini dilaksanakan dalam masa pandemi Covid 19,” harap Akpol 1993 yang pernah menjabat Kapolres Bogor itu.(L4Y)
