LOBAR, SUDUTPANDANG.ID – Sejumlah massa dari Enam Sekawan dan beberapa aktivis Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) kembali menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Lombok Barat (Lobar), Rabu (14/6/2023).
Mereka meminta Bupati Lobar H. Fauzan Khalid untuk segera menindaklanjuti tujuh tuntutan saat aksi pertama pada Senin (5/6/2023) lalu.
“Kami kecewa, sudah dua kali menggelar aksi, namun Bupati Lombok Barat tidak pernah menemui kami,” kata Aldi selaku kordinator umum aksi.
Aldi menyebut selama dua periode menjabat menjadi Bupati Lobar, Fauzan Khalid belum bisa menuntaskan apa yang menjadi visi misinya.
Dalam orasinya, ia juga kembali menyuarakan soal tarif air PT Air Minum Giri Menang yang dinilai mencekik leher masyarakat.
“Sejauh ini kami meminta jawaban hasil dari tuntutan kami, dua periode sebagai Bupati Lobar menjabat tidak ada satupun yang bisa kita banggakan untuk diceritakan ke anak cucuk kami nantinya,” ujarnya.
“Saat mencalonkan diri meminta suara dari kami, namun setelah menjabat tidak pernah mau menemui kami, ” sambungnya.
Sementara itu, Asmuni Ketua Persatuan Pemuda Peduli Lingkungan dan Sungai (PPLS) Lobar mempertanyakan sumber anggaran acara jalan sehat yang digelar oleh PT AM Giri Menang.
“Kami menduga para pejabat Lombok Barat dengan label tinggi memanfaatkan jabatannya untuk mencekik masyarakat Lombok Barat, ” kata dia.
Roni, salah satu korlap aksi juga meminta kehadiran bupati menemui massa aksi guna memastikan ketegasan dalam menanggapi tujuh poin tuntutan.
“Kami dari Enam Sekawan dan LSM Lombok Barat meminta Bupati Lombok Barat menemui kami, namun hingga saat ini tidak pernah menemui kami,” ujarnya.
Dia mengatakan, tidak mau diterima oleh Sekda Lobar, tetapi meminta langsung Bupati atau Wakil Bupati Lobar.
Ditemui Wabup dan Sekda
Selang beberapa lama, akhirnya massa aksi diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumiatun dan Sekda Ilham.
Merespons tujuh tuntutan massa aksi, Sekda Lobar, Ilham menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT AM Giri Menang dan diterima oleh Direktur Operasional.
“Kami telah berkoordinasi dengan pihak PTAM Giri Menang dan diterima langsung oleh Direktur Operasional, karena Dirut PTAM Giri Menang lagi di luar daerah,” ujarnya.
Terkait RUPS, Ilham juga menjelaskan bahwa sudah bersurat ke PTAM Giri Menang untuk segera menyelenggarakan RUPS.
“Sudah bersurat juga untuk melakukan penyetoran dividen kepada Pemkab Lobar, ” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Lobar, Sumiatun saat menanggapi kegiatan jalan sehat yang digelar PT AM Giri Menang, mengatakan bahwa itu murni kegiatan perusahaan.
Sumiatun juga mengatakan, akan berkoordinasi dengan Bupati Lobar agar mengambil sikap kepada PTAM Giri Menang.
“Insya Allah, nanti siang saya akan menelepon pak bupati untuk berkoordinasi agar bersikap kepada PTAM Giri Menang,” ujarnya.
Ia menambahkan, di akhir masa jabatannya dirinya menginginkan Lobar tetap aman dan kondusif.
“Pada November 2023 mendatang sudah berakhir masa jabatan saya, jadi saya ingin meninggalkan Lombok Barat dalam kondisi aman dan kondusif, ” harapnya.
“Soal PT AM Giri Menang tidak pernah melaporkan kejelasan arah dana CSR ke Pemda Lombok Barat, saya tidak pernah mendapat laporan itu,” tutupnya.
Sebelumnya, tuntutan masa aksi melayangkan tujuh poin, yakni:
1. Turunkan tarif air PTAM yang dianggap mencekik masyarakat Lobar
2. Transparansi retribusi sampah PTAM Giri Menang
3. Audit indipenden keuangan PTAM Giri Menang
4. Perjelas arah CSR PTAM Giri Menang
5. Copot Dirut PTAM Giri Menang
6. Segera setorkan dividen 9 miliar hak daerah
7. Tolak dan batalkan kegiatan jalan sehat yang diduga ada indikasi politik oleh Dirut PTAM Giri Menang.(tim)
