JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Wakil Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, Azas Tigor Nainggolan, menilai upaya penanganan banjir di Jakarta tidak dapat hanya bertumpu pada operasi modifikasi cuaca (OMC). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta lebih serius membenahi faktor-faktor mendasar yang selama ini memicu terjadinya banjir.
Azas menyampaikan, tingginya curah hujan, banjir kiriman dari wilayah hulu seperti Bogor, serta banjir rob di kawasan pesisir Jakarta dan Banten merupakan persoalan yang harus ditangani secara menyeluruh.
“Penanganan banjir seharusnya berangkat dari penyebab utamanya. Bukan hanya soal hujan, tetapi juga aliran air dari hulu dan kondisi wilayah pesisir,” ujar Azas di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan, persoalan banjir juga berkaitan erat dengan kerusakan sistem drainase yang tidak lagi berfungsi optimal dalam mengalirkan air dari pusat kota ke laut. Selain itu, berkurangnya kawasan resapan air akibat tekanan pembangunan turut memperparah kondisi.
Menurut Azas, pembenahan sistem drainase dan pemulihan kondisi lingkungan perkotaan perlu menjadi prioritas agar pengelolaan air di Jakarta dapat berjalan lebih efektif. Tanpa langkah tersebut, banjir berpotensi terus berulang meskipun berbagai upaya jangka pendek dilakukan.
Azas juga mengingatkan bahwa operasi modifikasi cuaca memiliki keterbatasan. Upaya tersebut, kata dia, pada dasarnya hanya mengalihkan hujan ke wilayah lain dan tidak dapat diterapkan secara berkelanjutan.
“OMC bukan solusi permanen. Jika dilakukan terus-menerus, justru bisa menimbulkan persoalan baru, terlebih saat kondisi pasang air laut sedang tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa operasi modifikasi cuaca tetap menjadi bagian dari strategi mitigasi menghadapi cuaca ekstrem. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemprov DKI menegaskan OMC dilakukan berdasarkan kajian teknis bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penggunaan OMC bersifat sementara. Pemerintah daerah, menurut dia, juga terus menjalankan program lain untuk mengurangi risiko banjir, termasuk normalisasi sungai dan saluran air di berbagai titik rawan.(01)
