ASAHAN, SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah Kabupaten Asahan mengikuti Rapat Koordinasi Terpadu Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara nasional melalui Zoom Meeting oleh Kementerian Dalam Negeri. Rakor ini juga melibatkan Kementerian Pertanian, BPS, Kementerian PPN/Bappenas, serta Satgas Pangan Nasional sebagai upaya memperkuat sinergi pusat daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat menjelang tahun 2026.
Kegiatan tingkat Kabupaten Asahan dipusatkan di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., bersama unsur Forkopimda dan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor ini juga mengulas perkembangan dan dukungan daerah terhadap Program Nasional Tiga Juta Rumah, yang bertujuan mengurangi backlog perumahan serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Dua agenda besar ini dinilai saling berkaitan, mengingat stabilitas harga pangan dan perkuatan ekonomi masyarakat menjadi faktor pendukung keberhasilan program perumahan nasional.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah untuk menekan inflasi. Ia meminta kepala daerah untuk mempercepat langkah pengendalian harga pangan, memperkuat cadangan logistik daerah, meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dan serta melaksanakan operasi pasar terpadu bila diperlukan.
Mendagri menegaskan bahwa stabilitas harga barang kebutuhan pokok akan sangat menentukan kualitas ekonomi masyarakat pada 2026.
Kepala BPS RI menyoroti pentingnya penggunaan data statistik yang valid untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Data distribusi barang, pola konsumsi, dan dinamika harga perlu dipetakan secara akurat agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah strategis yang tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Pertanian yang juga turut memimpin perencanaan di Bappenas menjelaskan bahwa upaya menekan inflasi sangat bergantung pada peningkatan produktivitas pertanian, perencanaan pasokan yang tepat dan serta penguatan ketahanan pangan daerah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Program Tiga Juta Rumah juga membutuhkan stabilitas harga pangan dan pasokan logistik yang kuat.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya untuk: memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kolaborasi dengan pelaku usaha dan lembaga pangan dan serta memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
TPID Asahan diharapkan semakin responsif dalam mengantisipasi fluktuasi harga dan menjaga stabilitas ekonomi lokal.
Rapat koordinasi nasional ini berlangsung kondusif dan produktif, menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pusat–daerah menuju stabilitas ekonomi yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.(MA/04)
