“Pertumbuhan memang penting. Tapi empati lebih penting. Karena bangsa tidak akan runtuh karena angka minus, melainkan karena kehilangan rasa adil dan kalau keadilan hilang, sebesar apa pun grafik PDB naik, itu cuma garis indah menuju jurang sosial”
Oleh: Dr Kemal H. Simanjuntak, MBA
Negara ini sedang mabuk grafik naik. Di tiap panggung ekonomi, pemerintah bangga menyebut: “PDB tumbuh 5,2%, inflasi terkendali, investasi naik triliunan!” Semua terdengar meyakinkan sampai kita sadar, sebagian rakyat bahkan tidak tahu apa itu PDB, karena yang mereka pikirkan cuma: besok bisa makan apa.
Menurut data BPS, per Maret 2025, 23,85 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan Rp609.160 per bulan. Di desa, angka kemiskinan 11%, di kota 6,7%. Artinya, pertumbuhan ekonomi belum mampir ke dapur rakyat kecil. Rasio Gini 0,375 memperlihatkan jarak yang makin lebar antara si kaya dan si pas-pasan. Bahkan di wilayah paling makmur, seperti ibu kota, ketimpangan menembus 0,441 itu bukan jarak sosial, itu jurang.
Lebih ironis lagi, di ujung timur negeri, masih ada provinsi dengan kemiskinan hampir 30%. Di saat segelintir elite sibuk bicara “era digital dan ekonomi hijau”, sebagian warga masih berjuang agar listrik tak padam di malam hari. Kue ekonomi memang membesar, tapi potongannya belum dibagi rata.
Kualitas hidup masyarakat memang meningkat di atas kertas. Harapan hidup 73,9 tahun, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 75,08, dan 96% penduduk sudah terdaftar di BPJS. Tapi di balik data itu, ada catatan kecil yang besar maknanya: rata-rata lama sekolah baru 8,8 tahun, dan sekitar 8 tahun hidup manusia Indonesia dihabiskan dalam kondisi tidak sehat. Artinya, kita hidup lebih lama tapi belum tentu lebih sejahtera.
Akses terhadap layanan dasar pun masih timpang. Rumah sakit, dokter, dan sekolah berkualitas menumpuk di kota besar. Sementara di pelosok, warga masih harus menyeberangi sungai untuk berobat, atau berjalan berjam-jam menuju sekolah. Layanan publik ibarat sinyal Wi-Fi kuat di kota, ngadat di desa.
Masalahnya bukan hanya soal uang, tapi cara pandang. Kita terlalu lama menganggap “pertumbuhan” sebagai tujuan, bukan alat.
Padahal, pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan sama saja dengan membangun rumah megah tapi pondasinya retak. Indikator makro boleh mulus, tapi kalau rakyat kecil tetap susah beli beras, itu bukan keberhasilan itu kemewahan statistik.
Ironisnya, sebagian pejabat masih berpikir bahwa kesejahteraan akan “menetes ke bawah” seiring pertumbuhan.
Padahal sejarah menunjukkan, yang menetes sering kali bukan kesejahteraan, tapi sisa-sisa kesempatan. Rakyat tidak butuh janji angka, mereka butuh keadilan yang bisa dirasakan di meja makan dan di sekolah anak-anak mereka.
Pemerataan bukan soal membagi uang, tapi membagi peluang. Pemerintah bisa bicara infrastruktur dan transformasi ekonomi, tapi jika gaji buruh tetap stagnan, biaya hidup terus naik, dan pendidikan bermutu hanya milik yang mampu, maka pertumbuhan itu tidak berjiwa. Kita tidak butuh ekonomi yang cepat, tapi yang adil dan manusiawi.
Negara yang hebat bukan yang punya grafik paling tinggi, tapi yang membuat semua rakyatnya merasa bagian dari kenaikan itu. Karena kalau hanya segelintir yang menikmati hasil, pertumbuhan berubah jadi pesta eksklusif megah di undangan, tapi sunyi di hati rakyat.
Pertumbuhan memang penting. Tapi empati lebih penting. Karena bangsa tidak akan runtuh karena angka minus, melainkan karena kehilangan rasa adil dan kalau keadilan hilang, sebesar apa pun grafik PDB naik, itu cuma garis indah menuju jurang sosial.
*Penulis Kemal H Simanjuntak adalah Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)
