Jakarta, SudutPandang.id-Mewabahnya virus corona yang melanda sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia terus menjadi perbincangan dan menghiasi pemberitaaan. Kekhawatiran dan ketakutan pun terjadi di masyarakat atas merebaknya covid-19.
Advokat senior Hartono Tanuwidjaja menyebut kondisi tersebut terjadi lantaran kesimpang siuran informasi yang disampaikan pihak pemerintah. Semua seolah mencari panggung sekalipun tidak kompeten, sehingga informasi tidak berada di satu pintu.
“Sebetulnya yang dipaling ditakutkan itu “virus kemiskinan”, virus miskin ini lebih berbahaya daripada corona,” ujar Hartono di Jakarta, belum lama ini.
Menurut Hartono, ketakutan yang terjadi di masyarakat dikarenakan tata kelola informasi terkait pademi corona. Padahal, jauh lebih dahsyat menanggulangi “virus kemiskinan”. Sehingga penanggulangan virus miskin harus diprioritaskan dan tepat sasaran.
“Nyaris simpang-siur hingga tidak bisa dibuat atau diciptakan satu pintu dan kata penanggulangan virus yang disebut-sebut tidak lebih berbahaya dengan DBD atau TBC itu,” katanya.
“Karena simpang-siur dan tidak satu pintu, penanggulangannya membuat virus corona seolah lebih menakutkan daripada “virus miskin”. Padahal menurut saya, virus miskin jauh lebih menakutkan dan berbahaya. Virus ini bisa menimbulkan revolusi,” sambung Advokat yang juga dikenal sebagai promotor tinju nasional.
Pemerintah, lanjutnya, seharusnya sejak awal membuat kebijakan satu pintu. Tidak saja untuk membicarakan penanggulangan virus yang disebut-sebut pertama muncul di Wuhan, China, tetapi juga mengantisipasinya.
“Seharusnya negara siap hadapi segala macam persoalan sepelik apapun. Tidak kalang kabut dan baru berbenah setelah “musuh” menguasai medan. Jadi bagi saya, virus corona ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan pejabat-pejabat. Jangan asal omong saja, walau permasalahan sesungguhnya tidak diketahui apalagi dikuasainya,” tandasnya.
Jadi Alasan PHK
Mencermati kondisi ini, ia berharap harus diantisipasi virus corona jangan sampai lebih dahsyat dari virus kemiskinan. Hal yang dapat dilakukan, antara lain jangan sampai ada perusahaan memanfaatkan kondisi ini sebagai alasan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal perusahaan tersebut sama sekali tidak terdampak wabah corona.
“Kemudian, pemerintah di pusat maupun di daerah, sebaiknya menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Sebab, jika wabah corona semakin parah, dampak perekonomian bakal lebih terasa. Kalau tidak segera diantisipasi, nanti dampaknya perusahaan dan karyawan juga berbondong-bondong mengadu ke pemerintah juga. Akibatnya, pemerintah pula yang kewalahan bahkan bingung,” pungkasnya.(rul)
