Hemmen

Wabup Kukuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama- Administrator-Pengawas Pemkab Asahan

Wakil Bupati Asahan, Sumatera Utara, Taufik Zainal Abidin mengukuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (27/8/2022). FOTO: Diskominfo Asahan

ASAHAN, SUDUTPANDANG.ID – Wakil Bupati Asahan, Sumatera Utara, Taufik Zainal Abidin mengukuhkan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (27/8/2022).

Pengukuhan itu dilakukan dalam bentuk mengambil sumpah/janji dan pelantikan.

Idul Fitri Kanwil Kemenkumham Bali

Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.2-BKD-Tahun 2022 tentang pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan Surat Keputusan Nomor 100.3-BKD-Tahun 2022 tentang pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Wabup Asahan yang membacakan pidato Bupati Asahan mengatakan proses pengukuhan jabatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja, Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja, Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Selanjutnya Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2022 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang, Kabupaten Asahan.

BACA JUGA  Wabup: ASN Pemkab Asahan Harus Gunakan Medsos Bijak di Tahun Pemilu

Wabup mengatakan adapun perubahan yang terjadi adalah perubahan nama perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Asahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

Lalu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan menjadi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Asahan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Asahan menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asahan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

Selanujutnya, perubahan Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manan Simatupang Kisaran menjadi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan, perubahan nomenklatur Bidang yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Asahan

Seterusnya perpindahan urusan pada tugas fungsi perangkat daerah yang menangani perindustrian, di mana urusan perindustrian pada awalnya berada di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan beralih ke Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan, sehingga dengan demikian Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan berubah nama menjadi Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan sedangkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan tetap dengan nama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan.

BACA JUGA  Polisi: Anak Pejabat DJP Pakai Pelat Palsu Untuk Hindari ETLE

Pengukuhan itu, kata Wabup, juga berdasarkan keputusan kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 pada bagian II tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Angka 5 Huruf B yang menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang mengalami perubahan nama jabatan dan atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, maka PNS yang bersangkutan dilantik dan diambil sumpahnya kembali”.

“Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka saya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, kembali mengambil sumpah dan melantik para pejabat yang mengalami perubahan nomenklatur jabatannya atau perubahan fungsi dan tugas jabatan, selain itu pengambilan sumpah dan pelantikan ini sebagai upaya pembinaan karir untuk meningkatkan pencapaian kinerja perangkat daerah,” katanya.

Wabup meminta agar pejabat yang baru dilantik menyampaikan informasi tentang perubahan nomenklatur dengan instansi daerah, provinsi dan pusat yang berhubungan dengan garis koordinasi kerja masing-masing agar tercipta tertib administrasi sebagaimana diinginkan bersama.

“Harapan saya pada saudara-saudara yang dikukuhkan agar euforia yang anda rasakan hari ini dapat terus dipertahankan dan diwujudkan pada pelaksanaan tugas-tugas jabatan saudara nantinya, dalam bentuk inovasi inovasi dan kreativitas untuk membentuk program-program kerja baru yang lebih inovatif dan spektakuler serta dapat dirasakan masyarakat kemanfaatannya,” katanya.

Kepada seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang dikukuhkan, Wabup berharap dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, tunjukkan dedikasi, loyalitas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saudara nantinya dengan berpedoman pada “3T”, yaitu Tertib dalam administrasi pekerjaan, Tertib pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dan Tertib dalam penglolaan keuangan anggaran.

BACA JUGA  Trending di Twitter, Netizen Minta Fadli Zon Komentari Penangkapan Edhy Prabowo

“Dengan mempedomani 3T tersebut kami berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Asahan sehingga visi menciptakan masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter dapat terwujud dengan baik,” katanya.

Terakhir, Wabup mengingatkan kepada semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dan mewujudkannya dalam bentuk prestasi kerja dan kebermanfaatan saudara bagi masyarakat Asahan pada jabatan yang saudara emban saat ini.

Para peserta pengukuhan juga diberikan tausiyah agama oleh ustadz Aswiluddin Rambe yang mengatakan semua manusia harus bertanggung jawab dengan amanah jabatan yang diberikan dan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Kita juga harus saling mengingatkan satu dengan yang lain, agar tidak terjadi keselahan dalam melaksanakan tugas,” katanya.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan menandatangani pakta integritas dengan Wakil Bupati Asahan disaksikan oleh Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten, Ketua I Bidang Pembinaan Karekater Keluarga TP PKK Kabupaten Asahan  Yusnila Indriati Taufik beserta pengurus. (M Achyar)

Barron Ichsan Perwakum

Tinggalkan Balasan