“Pemerintah tidak boleh menganggap kasus ini sekadar kelalaian administratif. Pihak yang lalai harus ditindak tegas, bahkan dibawa ke ranah hukum.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai solusi revolusioner untuk mengatasi masalah gizi anak bangsa, kini menuai kritik tajam. Komite Nasional Masyarakat Madani (KNMM) menilai berulangnya kasus keracunan massal di sejumlah daerah menjadi alarm keras atas lemahnya pengawasan.
Sekjen KNMM, Andi Muhammad Yasin, menilai pelaksanaan program jauh dari tujuan awal. Dengan nada sinis, ia bahkan menyebut MBG lebih tepat disebut “Makan Apa Adanya Gratis” atau “Makan Untung-untungan Gratis.”
“Anak-anak seharusnya mendapat nutrisi terbaik, bukan justru makanan yang bisa mengirim mereka ke ruang gawat darurat. Fakta di lapangan menunjukkan menu yang tidak higienis, tidak sesuai standar gizi, bahkan berulang kali menyebabkan keracunan massal,” ujar Andi Muhammad Yasin dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Andi menilai akar persoalan program ini adalah ambisi politik yang mengejar target penerima manfaat dalam jumlah besar, tetapi mengabaikan kualitas.
“Penyediaan jutaan porsi makanan dalam waktu singkat membuat pengawasan hilang sama sekali. Banyak dapur penyedia (SPPG) beroperasi tanpa sertifikasi kebersihan dan kompetensi. Sejak kapan bakteri bisa diajak kompromi hanya karena ini program pemerintah?” kritiknya.
Menurut Andi, tragedi keracunan yang menimpa ratusan siswa di berbagai daerah adalah bukti kegagalan sistemik.
“Anak-anak bukan lagi penerima manfaat, melainkan korban uji coba massal dari program yang dijalankan dengan kepala batu,” tegas peraih gelar doktor dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung itu.
Kritik dan Usulan Konkret
KNMM mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Andi menekankan, perluasan MBG sebaiknya dihentikan sementara dan pemerintah fokus memperbaiki kualitas dengan anggaran yang tersedia.
Ia juga mendorong adanya transparansi penuh, mulai dari alokasi dana, daftar menu, hingga hasil uji laboratorium, agar masyarakat bisa ikut mengawasi.
Selain itu, menurut Andi, penyedia bermasalah harus segera dicabut izinnya.
“Standar menu juga perlu direvisi dengan mengganti makanan instan atau olahan rendah gizi menjadi bahan pangan lokal segar yang benar-benar menyehatkan anak-anak sekolah,” katanya.
Sebagai solusi darurat, KNMM juga mendorong moratorium pendirian dapur baru, audit total higienitas, keterlibatan puskesmas dan ahli gizi dalam pengawasan, serta penerapan protokol ketat keamanan pangan.
Andi menegaskan pemerintah tidak boleh menganggap kasus ini sekadar kelalaian administratif. Pihak yang lalai harus ditindak tegas, bahkan dibawa ke ranah hukum.
“Ini soal kriminalitas pangan. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak. Jika tidak segera diperbaiki, publik akan mencatat MBG sebagai warisan paling memalukan program yang seharusnya menyelamatkan anak bangsa, tetapi justru mengancam keselamatan mereka,” pungkasnya.(01)
