JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti lemahnya komunikasi publik pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam acara Halalbihalal yang digelar di Jakarta, Rabu (15/4). Isu ini mencuat di tengah meningkatnya tekanan krisis energi global.
FWK menilai berbagai kritik terhadap program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, dan Koperasi Merah Putih (KMP), salah satunya dipicu oleh komunikasi publik yang belum optimal.
Di sisi lain, FWK tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya kebijakan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna mempertahankan daya beli masyarakat. Hal tersebut disampaikan Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane.
Diskusi dalam kegiatan ini turut menghadirkan mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch Bangun, bersama sejumlah wartawan senior lainnya. Mereka membahas kinerja ekonomi nasional, termasuk perkembangan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026.
Hendry Bangun menilai pemerintah telah cukup baik dalam mengantisipasi tantangan ekonomi, termasuk dampak konflik global di Timur Tengah. Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang cermat serta peningkatan kualitas komunikasi publik, di samping mendorong masyarakat untuk lebih hemat energi.
“Kita lihat saja, lalu lintas di Jakarta masih macet parah. Ini kan pemborosan energi. Hindari pemborosan,” tambah Hendry Bangun.
FWK juga mencatat belum terlihatnya “sense of crisis” di tengah masyarakat terkait ancaman krisis energi global. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk tekanan ekonomi jika konflik berkepanjangan dan memicu inflasi serta kenaikan biaya hidup.
Isu komunikasi publik juga disoroti oleh Raja Pane dan Abdul Rahim Loebis dari Kantor Berita Antara. Mereka menegaskan bahwa pers perlu tetap mendukung kebijakan pemerintah, namun tetap menjalankan fungsi kritisnya.
“FWK perlu mendukung kebijakan pemerintah, tapi sebagai wartawan harus tetap kritis,” jelasnya.
Selain itu, FWK juga menyoroti kondisi pekerja media yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah diharapkan memberikan perhatian dan dukungan bagi para jurnalis yang kehilangan pekerjaan.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, menegaskan pentingnya kebebasan pers dalam pembangunan. Ia mengutip pandangan Amartya Sen bahwa kebebasan pers berperan dalam mengungkap persoalan sosial seperti kemiskinan dan korupsi, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan.
Melalui forum ini, FWK mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kritik publik serta memperkuat komunikasi agar kebijakan yang diambil dapat dipahami dan diterima secara luas oleh masyarakat.(PR/04)
