SMSI Pusat dan ABPEDNAS Perkuat Sinergi Nasional untuk Transparansi Pemerintahan Desa

Avatar photo
SMSI Pusat dan ABPEDNAS Perkuat Sinergi Nasional untuk Transparansi Pemerintahan Desa
Foto: Dok. SMSI

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat menjajaki kolaborasi nasional dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Pertemuan itu dihadiri langsung Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Prof. Dr. Taufiqurochman.

Dari pihak ABPEDNAS hadir Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, Ketua Umum Indra Utama, dan Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.

Dalam pertemuan tersebut, Firdaus memaparkan perkembangan organisasi yang berdiri sejak 7 Maret 2017 itu. Menurutnya, SMSI kini menjadi salah satu konstituen Dewan Pers dengan jaringan 3.181 perusahaan media siber yang tersebar di 35 provinsi serta berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

BACA JUGA  SMSI Minta Polisi Menindak Tegas Ancaman Pembunuhan Terhadap Jurnalisa

Firdaus mengatakan, kekuatan jaringan media tersebut dapat menjadi modal penting dalam mendukung publikasi program strategis nasional, termasuk pembangunan desa dan penguatan aspirasi masyarakat.

“Kami ingin membangun sinergi dengan ABPEDNAS dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa serta penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan, peran media tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi publik dan kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Firdaus menyatakan bahwa SMSI siap mendukung publikasi berbagai program ABPEDNAS melalui jaringan media anggota di seluruh daerah.

“Kami siap berkolaborasi dengan ABPEDNAS di seluruh Indonesia untuk memperkuat penyebaran informasi pembangunan desa secara objektif dan edukatif,” katanya.

Sambut Positif

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani menyambut positif rencana kerja sama tersebut. Ia menilai penguatan desa merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan nasional.

BACA JUGA  SMSI Kecam Penembakan Wartawan Al-Jazeera

Reda menjelaskan, ABPEDNAS memiliki fungsi strategis sebagai wadah komunikasi dan koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyalur aspirasi masyarakat desa, sekaligus penguatan kapasitas pengawasan terhadap pemerintahan desa.

“BPD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Reda.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kelembagaan desa, termasuk dukungan dari organisasi pers dan aparat penegak hukum.

“Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Semua pihak, termasuk media, dapat ikut mendampingi agar proses pengawasan dan kemitraan berjalan profesional dan berintegritas,” katanya.

Sekjen ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menambahkan, kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari implementasi hasil Rapat Pimpinan Nasional ABPEDNAS dalam memperkuat kelembagaan dan kapasitas BPD di seluruh Indonesia.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun opini publik yang positif terkait pembangunan desa sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan nasional.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan desa dan membangun sinergi nasional demi kemajuan Indonesia,” ujar Adhitya.

BACA JUGA  DPRD DKI: Tak Perlu BUMD Baru Untuk Kelola Air Limbah

Dalam kesempatan itu, ABPEDNAS juga memaparkan sejumlah program kreatif yang telah dijalankan, salah satunya lomba film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah ratusan juta rupiah.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama serta komitmen kedua organisasi untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret melalui pelibatan pengurus daerah masing-masing di seluruh Indonesia.(PR/01)