Aparatur Pemerintah Diminta Terapkan Budaya Kerja BerAKHLAK

Suhajar Diantoro
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro (Foto:dok.Kemendagri)

BANDUNG, SUDUTPANDANG.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta aparatur pemerintahan menerapkan budaya kerja “BerAKHLAK”. Menurutnya, selama ini aparatur pemerintahan lebih berfokus pada strategi dan sistem, sehingga kurang memerhatikan karakter dan nilai-nilai. Padahal, nilai dan karakter itulah yang membedakan sumber daya aparatur dengan robot.

“Kalau Anda tidak mempunyai karakter dan nilai-nilai keyakinan untuk menjadi lebih baik, maka Anda seperti robot saja menjalankan kebijakan-kebijakan itu,” kata Suhajar dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) dalam Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Regional III di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/8/2022).

IMG-20220125-WA0002

Agar tak hanya fokus pada sistem, Suhajar meminta aparatur pemerintahan memperbaiki budaya kerja dengan menerapkan core values “BerAKHLAK”.

“Ber- nya itu berorientasi pada pelayanan, ini sudah di-launching oleh Bapak Presiden, sekarang budaya kerja itu semua menjadi satu. Pegawai harus akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, ujungnya adalah berorientasi pada pelayanan,” terang Suhajar.

“BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada aparatur pemerintahan di tingkat pusat, tetapi juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo.

“Jadi Bapak Presiden menekankan, apa pun pekerjaan Anda, apa pun jabatan Anda, tugas kita adalah melayani. Kalau kita bisa menerapkan ini, nanti rakyat itu akan merasa memang pemerintahan itu bermanfaat untuknya. Jadi ujung dari tugas kita ini adalah pelayanan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Suhajar berpesan agar aparatur pemerintah mampu mengajak kepala daerah untuk mewujudkan budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan. Hal itu penting dilakukan agar pelayanan publik semakin efektif, sehingga tercipta daerah yang kian maju dan bergerak menjadi dynamic governance.(Bkt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.