Hemmen

Enam Sekawan Gelar Diskusi Publik Menyongsong Pemilu Damai

Pemilu Damai
Para aktivis yang tergabung dalam Enam Sekawan menggelar Diskusi Publik dengan tema "Menyongsong Pemilu Damai" di Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Nusa Tenggara Barat, Senin (17/7/2023). Foto: istimewa

LOBAR-NTB, SUDUTPANDANG.ID – Para aktivis yang tergabung dalam Enam Sekawan menggelar diskusi publik dengan tema “Menyongsong Pemilu Damai” di Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (17/7/2023).

Ketua Enam Sekawan H. Nurdin mengatakan, Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pesta demokrasi menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu.

“Penting bagi kita semua untuk mendorong Pemilu yang damai, adil, dan transparan. Mari kita jadikan momen ini sebagai panggung untuk berdiskusi secara terbuka dan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keutuhan proses demokrasi,” ujar H. Nurdin.

Ia menjelaskan, tema diskusi, “Menyongsong Pemilu Damai” menggambarkan komitmen bersama untuk menciptakan atmosfer yang kondusif, sehingga kompetisi politik berlangsung dengan adil, terhormat dan bermartabat.

“Kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan iklim politik yang inklusif, di mana suara setiap warga negara didengar dan dihargai,” katanya.

BACA JUGA  Gibran di Hadapan Ribuan Warga Brebes: PKH, KIS, KIP Lanjut, Kartu Tani Dihilangkan!

H. Nurdin kembali mengajak semua peserta pemilu serentak pada 2024 mulai dari Pilpres, Pileg, dan Pilkada termasuk Pilkada Lobar 2024, mengedepankan sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi prinsip keberagaman.

“Diskusi hari ini akan memberikan kesempatan bagi kita untuk memahami perspektif yang beragam, menggali solusi bersama, dan merangkul semangat persatuan demi kemajuan Indonesia termasuk Kabupaten Lombok Barat,” ucapnya penuh semangat.

Mewakili Bupati Lobar Kepala Badan Kesbangpol Sahrudin berharap melalui diskusi ini dapat membuka ruang untuk menyatakan pandangan semua pihak menjelang Pemilu 2024.

“Sejauh mana nantinya kita membuka ruang dalan menyambut pemilu yang damai dan kondusif, ” ujarnya.

“Alhamdulillah kita di Lombok Barat untuk tahapannya sendiri kita sudah saling berkoordinasi, sesuai pandangan Ketua Enam Sekawan satu suara kita menentukan nasib negara kita tercinta,” sambung Sahrudin.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Lobar, Riadi yang hadir mewakili Ketua KPUD menyebut ada empat hal yang perlu dibahas dalam diskusi ini.

BACA JUGA  Tes Pramusim MotoGP Mandalika Sukses, ITDC Apresiasi Polda NTB

“Pertama, Pemilu 2024 adalah kepentingan kita bersama, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua mendorong Pemilu 2024 damai dan dapat juga mendorong Pemilu 2024 kacau seperti DPT tidak jelas dan dilaksanakan dengan tidak damai bisa menyebabkan pemilu ini kacau,” terang Riadi.

“Yang ketiga adalah asas pemilu luber , sementara jurdil yang diatur manusianya seperti penyelenggara dan peserta harus jujur dan adil. Dan yang keempat merupakan yang terpenting adalah kesadaran, tidak semua peserta pemilu menjadi pemenang dan ini bisa juga menjadi sumber keretakan nantinya,” sambung Kepala Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Sumber Daya Masyarakat KPU Lobar itu.

Pemicu Kerawanan

Sementara itu, Basriadi selaku Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lobar mengungkapkan, penyelenggaran pemilu dalam persepektif Bawaslu ada dua yang diselenggarakan yakni Pileg dan Pilkada.

“Bawaslu selalu melakukan kajian dalam kerawanan pemilu dan ada empat dimensi potensi pemicu kerawanan seperti dimensi sospol, dimensi penyelenggaraan, dimensi partisipasi, dan dimensi kontestan,” ujarnya.

BACA JUGA  Ini Daftar 33 Lembaga Survei Mendapat Sertifikat Akreditasi KPU

“Indek daerah kerawanan pemilu, salah satunya daerah sekotong dimana kecendrungan dimana ada penguasa wilayah dapat mengintervensi hasil pemilu,” tambah Basriadi.

Selain itu, lanjutnya, isu SARA dan money politic juga merupakan bagian dari salah satu dimensi kerawanan dalam kontestan.

“Penyelenggara juga bagian dari dimensi kerawanan, di mana godaan akan datang untuk merubah hasil pemilu,” sebutnya.

Hadir juga dalam diskusi, para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ormas dan LSM serta mahasiswa.(PR/01)

Barron Ichsan Perwakum