JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID –Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan siap menambah anggaran ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat keamanan data di Indonesia.
Hal ini berawal dari hebohnya serangan hacker yang bernama Bjorka ke sejumlah pejabat negara di Tanah Air.
“Kebijakan siber dan security-nya bukan ranah kami untuk menjawab, tapi kalau ada kebutuhan anggaran kami akan mendukung dengan kaidah yang benar,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (20/9).
Menurutnya, pemerintah telah memberikan anggaran untuk BSSN tahun ini dan akan berlanjut pada 2023. Ia menekan pemerintah tidak pernah menolak anggaran sepanjang digunakan untuk kemajuan bangsa
“Jadi BSSN akan memberikan anggarannya seperti apa, dokumen pendukung seperti apa. Sepanjang catatan, kami sudah sediakan sesuai proposal dan dokumen yang didukung oleh mereka,” kata Isa.
Untuk anggaran tahun depan, kata Isa, belum ada usulan tambahan dari BSSN. Namun, jika ada tambahan dan proposal yang diajukan lengkap, maka akan diberikan.
“Kalau ada kekurangan, biasanya di tahun berjalan akan melihat kekurangannya seperti apa. Sepanjang rasional dengan dokumen yang cukup untuk bisa mendukungnya, ya kita berikan,” jelasnya
Sebelumnya, hacker pembocor banyak data publik Bjorka menyenggol sejumlah tokoh lewat media sosial Twitternya. Tak hanya menyenggol, Bjorka juga kerap melakukan doxing atau penyebaran data pribadi terhadap tokoh-tokoh tersebut.
Data-data yang sudah disebar Bjorka berupa nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, dosis vaksinasi, tingkat pendidikan, dan nomor HP. Bjorka menyebarkan data itu lewat channel pribadinya di telegram.
Beberapa tokoh yang tak lepas jadi korbannya adalah Ketua DPR Puan Maharani, Menkominfo Johnny G Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, hingga Gubernur DKI Anies Baswedan.
