“Saya selaku pimpinan Polri dalam kesempatan ini mengajak dan gelorakan kepada seluruh rekan-rekan di kepolisian untuk terus berkarya dan berkontribusi melakukan kegiatan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang terdampak COVID-19.”
SUDUTPANDANG.ID – Peranan Kepolisiaan Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan pandemi COVID-19 layak diapresiasi. Meski tugas utamanya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, komitmen Korps Bhayangkara dalam penanggulanan COVID-19 terbilang luar biasa.
Mulai tingkat atas hingga jajaran Polsek bergerak satu komando dalam penanganan pandemi. Di antaranya melalui vaksinasi, imbauan protokol kesehatan, penyaluran bantuan sosial hingga giat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Kami mengapresiasi Polri setinggi-tingginya karena telah menunjukkan kesungguhan dalam menghadapai pandemi, meski kegiatan itu sebenarnya berada di luar tugas utamanya. Kami senang bekerja sama dengan Polri, terutama dalam penyelenggaraan vaksinasi,” ucap Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) M. Azrul Tanjung, kepada wartawan di saat vaksinasi di bilangan Kota Tua, Jakarta Barat, Senin (23/8/2021).
Sekretaris Gerakan Nasional Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Umat (Gernas PCPEU) MUI ini menyatakan siap bersinergi dalam penanggulangan virus Corona bersama Polri. Hal ini dibuktikan saat bekerjasama MUI dengan Polri dalam mendukung program percepatan vaksinasi.
“Selain menyelenggarakan vaksinasi, MUI dan Polri juga membagikan beras kepada Pondok Pesantren dan warga di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali,” katanya.
“Saya juga melihat aparat kepolisian dari tingkat Polda, Polres, sampai Polsek aktif bersama pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan vaksinasi dan pembagian sembako bagi warga di banyak daerah pada masa pandemi ini,” sambung Azrul Tanjung.
Soal keterlibatan TNI-Polri dalam penanganan pandemi COVID-19, Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Panca Putra Tarigan menjelaskan bahwa kedua instansi tersebut memiliki sumber daya tenaga kesehatan yang banyak sehingga tidak perlu merekrut tenaga-tenaga baru.
“Jadi ada aspek-aspek itu yang kemudian bisa diberdayakan tanpa harus menyebabkan juga menggerakkan pembiayaan yang harus besar untuk merekrut-rekrut tenaga baru, jadi dimensi anggaran juga perlu dilihat,” kata Abetnego dalam keterangan pers, Rabu (18/8/2021) lalu.
Abetnego mengatakan, alasan lainnya yakni karena TNI dan Polri memiliki struktur vertikal, sehingga penyaluran logistik terkait penanganan pandemi, termasuk vaksin, dapat berjalan lancar.
“Tidak sedikit penyaluran distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota karena ada perbedaan pandangan politik antara gubernur dan wali kota atau bupati. Nah, di Polri enggak ada, di TNI enggak ada, ya kata komandan didistribusikan ya didistribusikan,” ujar Abetnego.
Baksos
Terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri acara bakti sosial (baksos) yang diselenggarakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1993, di Polsek Tambora, kembali mengajak jajarannya terus berkarya dan berkontribusi melakukan kegiatan untuk membantu masyarakat.
“Saya selaku pimpinan Polri dalam kesempatan ini mengajak dan gelorakan kepada seluruh rekan-rekan di kepolisian untuk terus berkarya dan berkontribusi melakukan kegiatan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang terdampak COVID-19,” ajak Sigit melalui keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021).
Kapolri juga meminta seluruh personel terus bekerja sama dan bahu-membahu dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjauhkan virus Corona dari bangsa Indonesia. Upaya itu bisa dilakukan sesuai dengan tagline pemerintah ‘Ayo Pakai Masker dan Ayo Segera Vaksin’.
“Mari kita bersama-sama saling bahu-membahu melawan COVID-19, selamatkan keluarga kita, selamatkan masyarakat kita, selamatkan saudara-saudara kita. ‘Ayo Pakai Masker dan Ayo Segera Vaksin’,” ujar Sigit.
Mantan Kabareskrim ini juga menambahkan pemerintah baru saja memperpanjang PPKM dengan berbagai level hingga 6 September mendatang. PPKM ini, kata Sigit, adalah upaya menanggulangi laju pertumbuhan COVID-19, tapi di satu sisi juga memberikan ruang agar sektor perekonomian tumbuh.
Eks Kapolda Banten ini menegaskan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan dalam perpanjangan PPKM ini tentunya harus diimbangi dengan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
“Jika tidak diimbangi prokes yang ketat, ada potensi laju COVID-19 kembali meningkat. Mari kita patuhi prokes untuk kebaikan kita bersama agar Indonesia dapat terbebas dari COVID-19, kita dapat menjalankan aktivitas dan tentunya roda perekonomian kembali berputar,” ajak Sigit.
Soal keberadaan Polri dalam penanganan COVID-19, salah satu warga Tambora, Phang Mui Jun mengatakan sudah bagus. Semua kompak satu komando saat pelaksanaan vaksinasi.
“Pak Polisi kan sudah pengalaman dan bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, selain menjaga kamtibmas juga terus melakukan sosialisasi soal pentingnya protokol kesehatan. Lanjutkan Pak Polisi, sebagai anggota masyarakat siap sedia untuk mendukung demi kebaikan kita bersama,” kata pria asal Singkawang yang biasa disapa Ko Ajun.(say)
