Hukum  

OC Kaligis: Jika Pemerintahan Anies Bersih, Kenapa Angkat BW?

OC Kaligis
Kolase/msp

Jakarta,SudutPandang.id-OC Kaligis sampai sampai saat masih mempertanyakan komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance).

“Kalau masih, kenapa masih belum mencopot Bambang Widjojanto (BW) sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)?” ucap OC Kaligis di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).

IMG-20220125-WA0002

Menurut pengacara senior itu, BW memiliki rekam jejak yang negatif. Sehingga penunjukkan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, sebagai bagian dari TGUPP DKI tidak tepat dan melanggar aturan hukum.

“Anies telah melakukan kesalahan besar mengangkat BW sebagai bagian TGUPP. Jangan menutup mata atas fakta dan rekam jejak BW selama ini. Deponering yang dilakukan Kejagung atas perkara dugaan tindak pidana BW tidak sesuai prosedur,” ungkapnya.

“Deponering BW cacat hukum sehingga harus diteruskan penuntutannya ke pengadilan dan tidak sesuai dengan Putusan MK No,29.PUU-XIV/2016,”. Sebab, Kejaksaan Agung tidak konsultasi dengan DPR, Mahkamah Agung dan Kapolri,” tambah OC Kaligis.

Ia mengatakan, sudah semestinya Anies Baswedan memberhentikan BW sebagai Ketua KPK DKI. Hal yang sama dilakukan oleh Presiden Jokowi yang langsung memberhentikan sementara dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan BW saat terjerat masalah hukum.

Pada sidang lanjutan dengan agenda pembuktian ini, OC Kaligis selaku Penggugat mengajukan 15 bukti. Bukti-bukti tersebut menunjukan bahwa Penggugat mempunyai kewenangan untuk melanjutkan gugatan tersebut.

OC Kaligis mempertanyakan bukti yang diajukan pihak tergugat berupa Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan.

“Peraturan itu mulai berlaku tanggal 9 Agustus 2019. Sementara gugatan yang saya layangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Juli 2019. Berdasarkan azas hukum tidak berlaku surut, maka Perma yang diajukan Tergugat sebagai bukti merupakan hal tanpa dasar,” tandas OC Kaligis.(red/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.