Jakarta, Sudut Pandang-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa apakah ada kongkalikong dalam investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).
Anggota Komisi VI DPR-RI Darmadi Durianto berpandangan langkah hukum saja belumlah cukup dalam menyikapi persoalan tersebut. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, diperlukan langkah lain dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Selain menempuh jalur hukum, harus ada jalur lain yaitu jalur politik. DPR siap bentuk Pansus menyikapi persoalan yang tengah terjadi di Jiwasraya,” ujar Bendahara Umum Megawati Institute ini di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Instrumen pansus, jelas Darmadi, perlu digunakan sebagai upaya DPR mengetahui persoalan mendasar apa yang sesungguhnya terjadi di perusahaan BUMN yang bergerak di sektor asuransi tersebut.
“Saya kira sangat sistematis persoalannya, jadi dibutuhkan instrumen politik untuk menguak problem besar di sana (Jiwasraya-red),” kata Legislator Dapil DKI Jakarta III ini.
Ia menegaskan, pihaknya akan mendiskusikan wacana pembentukan Pansus di internalnya dalam waktu dekat.
“Saya akan konsolidasi dulu dengan fraksi terkait wacana pansus ini. Kerugian yang dialami Jiwasraya saya kira enggak bisa dianggap sepele,” tegasnya.
Seperti diketahui, PT Jiwasraya (Persero) tengah dilanda kerugian hingga Rp 13,74 triliun per September 2019.
Menyikapi hal tersebut, Kementerian BUMN selaku induk dari Jiwasraya pun tak tinggal diam. Kementerian yang saat ini di bawah kepemimpinan Erick Thohir bergerak cepat dengan melakukan upaya hukum terhadap Jiwasraya yang dianggap penuh kejanggalan.
“Kita minta kejaksaan untuk diteliti apakah ada kongkalikong dalam investasi dilakukan, investasi ini membuat Jiwasraya menjadi kolaps seperti sekarang,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019) kemarin.Red/AR
