Jakarta, Sudut Pandang.id-Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak mempersoalkan jika Ujian Nasional (UN) akan dihapuskan. Namun, dirinya meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencari penggantinya. Pasalnya, selama ini pemerintah menggunakan nilai UN sebagai acuan.
“UN itu untuk mengukur standarisasi kemampuan anak. Jadi kalau itu nanti UN dihapus, itu kan harus ada alat ukur standar dari prestasi pendidikan nasional kita,” ujar Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Ma’ruf memprediksi, UN masih akan dilaksanakan pada 2020. Sebab, Kemendikbud masih mencari format penggantinya. Ketua Umum MUI non aktif ini meminta Kemendikbud mengkaji betul format pengganti UN sehingga pemerintah tetap memiliki acuan untuk mengetahui kualitas pendidikan nasional.
“Itu harus dikaji, dikaji dulu seperti apa yang memang bisa. Kan itu tidak mudah, dulu sudah ditentukan lewat UN, itu tidak bisa dijadikan ukuran yang valid untuk semua daerah. Nah kita sekarang carilah itu,” kata Ma’ruf.
“Kita harapkan nanti melaui Dikbud akan bisa ditemukan untuk mengganti daripada UN,” harapnya.
Wacana penghapusan ujian nasional kembali mencuat setelah Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan hal tersebut di kantornya pada Sabtu (30/11/2019) lalu.
Nadiem mengatakan, banyak aspirasi dari guru, murid, dan para orangtua agar pelaksanaan ujian nasional dikaji ulang. Sebab, pelaksanaan ujian yang menjadi syarat penentu kelulusan siswa ini dianggap memberikan dampak kurang baik, mulai dari melonjaknya tingkat stres siswa pada saat persiapan hingga pelaksanaan serta timbulnya rasa kekhawatiran yang berlebihan ketika ujian dilangsungkan.
“Namun wacana penghapusan ini tidak serta merta menghilangkan keberadaan UN. Nantinya pemerintah mencari formula yang lebih baik untuk menentukan sistem kelulusan bagi siswa. Wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa. Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem,” papar Nadiem.(fir)
