Anggota DPRD Kota Bekasi Dorong Kekompakan Dua Kecamatan dan Pemerataan Pembangunan

Anggota DPRD Kota Bekasi Dorong Kekompakan Dua Kecamatan dan Pemerataan Pembangunan
Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 dari Fraksi PKB, Ahmad Murodi, S.Pd.(Foto: Egi/Sudutpandang.id)

KOTA BEKASI, SUDUTPANDANG.ID – Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Murodi, S.Pd., mendorong kekompakan antara Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Bekasi Barat sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan di Kota Bekasi.

Hal tersebut disampaikan Murodi usai menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang digelar secara bersamaan oleh Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Bekasi Barat di Aula Kecamatan Pondok Gede, Jumat (6/2/2026).

Menurut dia, pelaksanaan Musrenbang gabungan merupakan langkah yang sah dan positif, terutama dari sisi efisiensi serta terciptanya suasana yang kondusif dalam proses perencanaan pembangunan.

“Kekompakan antarkecamatan ini penting, bukan hanya secara personal, tetapi juga harus tercermin dalam pemerataan pembangunan di wilayah,” ujar Murodi.

Ahmad Murodi, yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bekasi V, berharap sinergi antara Kecamatan Pondok Gede dan Bekasi Barat dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

BACA JUGA  Pemkot Gelar Sosialisasi Anti Korupsi Pada DPRD Kota Bekasi

Ia menekankan bahwa kekompakan tersebut harus menghasilkan pembangunan yang merata dan menyentuh kebutuhan masyarakat di setiap kelurahan, terutama pada sektor-sektor yang paling mendesak.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 sejumlah pekerjaan pembangunan telah dimajukan. Proses tersebut diawali dengan tahapan pengukuran yang sudah dilakukan sejak akhir Januari.

Murodi mengaku turut memantau langsung tahapan tersebut bersama pihak terkait. Ia memastikan bahwa usulan pembangunan dari kedua kecamatan mayoritas berfokus pada sektor infrastruktur, seperti pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, saluran air, serta penerangan jalan umum (PJU).

Menurut Muridi, kebutuhan PJU menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan keamanan lingkungan. Minimnya penerangan di sejumlah titik dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, terutama di lokasi-lokasi gelap yang kerap menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda.

BACA JUGA  IPC TPK Perkuat Transformasi Digital dengan Penerapan Customer Portal PARAMA

“Oleh karena itu, penambahan PJU di wilayah Pondok Gede dan Bekasi Barat perlu menjadi prioritas,” katanya.

Terkait jumlah usulan kegiatan, Murodi menyebut Kecamatan Bekasi Barat mengajukan sekitar 95 kegiatan, sedangkan Kecamatan Pondok Gede mengajukan lebih dari 200 kegiatan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa DPRD akan menelaah setiap usulan berdasarkan nilai anggaran dan tingkat urgensinya agar realisasi program tetap rasional dan tepat sasaran.

Ia juga meminta agar dana pemeliharaan yang masih tersedia dapat segera dimanfaatkan, khususnya untuk perbaikan jalan rusak yang selama ini kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

Selain persoalan infrastruktur, masalah banjir di wilayah Kecamatan Pondok Gede turut menjadi perhatian. Ahmad Murodi mendorong adanya langkah tanggap darurat, seperti penyediaan perahu karet, guna membantu proses evakuasi warga saat banjir terjadi.

BACA JUGA  Livoli Divisi Utama 2025: Sukun Badak Raih Kemenangan Pertama

Menurut dia, langkah tersebut penting sebagai bentuk penanganan awal sembari menunggu solusi jangka panjang melalui perencanaan dan penganggaran daerah.

Ia berharap seluruh usulan dari kedua kecamatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Egi/08)