Opini  

Ambisi Anies Baswedan

OC Kaligis: Hipnotis Anies Baswedan
OC Kaligis (Dok.Pribadi)

“Janji kampanye untuk menyediakan rumah DP 0 persen bagi rakyat miskin Jakarta termasuk meneruskan karya Ahok, dan mengatasi banjir, terbukti janji kosong kampanye yang sama sekali tidak dilaksanakan Anies saat jadi gubernur.”

Oleh Prof. O.C Kaligis

Kemenkumham Bali

Anies Baswedan pernah diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 27 Juli 2016 saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Konon, alasannya pencopotannya mengenai soal anggaran tunjangan profesi guru.

Berhasil menjadi Gubernur DKI mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kampanye Anies Baswedan saat itu yang didukung oleh kelompok FPI pimpinan HRS dan kelompok garis keras lainnya, berhasil menyingkirkan Ahok, melalui kampanye “Jangan Pilih Kaxxx”.

Setelah berhasil, untuk melindungi dirinya dari sangkaan korupsi, Anies Baswedan mengangkat Bambang Widjojanto yang masih terjerat dugaan pidana, dalam kasus menyuruh saksi membuat keterangan palsu di sengketa Pilkada di tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Janji kampanye untuk menyediakan rumah DP 0 persen bagi rakyat miskin Jakarta termasuk meneruskan karya Ahok, dan mengatasi banjir, terbukti janji kosong kampanye yang sama sekali tidak dilaksanakan Anies saat jadi gubernur.

Sebaliknya ia malah membangun proyek mercusuar Formula E yang kini sama sekali tidak terurus di Ancol, karena tidak adanya biaya pemeliharaan. Termasuk lapangan sepak bola JIS yang tidak memenuhi standar FIFA, sehingga Pj Gubernur Heru Budi Hartono harus mengeluarkan biaya tambahan pembangunan infrastuktur lapangan parkir.

Pembangunan PIK yang tadinya dilarang, diam-diam diberikan IMB untuk melanjutkan pembangunan pulau reklamasi yang tadinya ditentang.

Berikut beberapa catatan ambisi Anies Baswedan berjuang untuk kembali jadi Gubernur DKI, “tempat basah” untuk mengumpulkan kekayaan, agar punya modal yang cukup untuk kampanye Presiden pada 2029-2034 mendatang:

1. Setelah gagal memenangi Pilpres 2024-2029, Anies Baswedan berhasil menggaet PKS, NasDem, PKB, di barisan pendukungnya.

2. Ditelikung oleh KIM Maju, dimana diluar dugaan, PKS, PKB, NasDem, meninggalkan Anies Baswedan.

3. Pantang menyerah, Anies Baswedan merapat ke PDIP, dengan topik kampanye bahwa perjuangan Anies Baswedan sejalan dengan misi politik dan misi ekonominya PDIP.

4. Tentu bila ditanyakan, bagaimana dengan perjuangannya mengangkat kemiskinan rakyat DKI, tanpa ragu Anies Baswedan mengutip ajaran Marhaenismenya Bung Karno.

5. 1964 Soekarno menjelaskan bahwa marhaenisme merupakan ideologi yang berkeinginan menghilangkan penindasan, penganiayaan, pemerasan, penghisapan serta menginginkan adanya masyarakat yang adil dan makmur, melalui kemerdekaan nasional dengan adanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Inilah visi misi PDIP yang pasti untuk menggolkan ambisinya, mungkin saja Anies Baswedan akan terlebih dahulu masuk jadi anggota PDIP, untuk dapat dicalonkan sebagai calon Gubernur Jakarta.

6. Yang pasti bila berhasil jadi Gubernur DKI, Anies Baswedan berseberangan dengan Presiden Prabowo-Gibran yang berniat melanjutkan penyelesaian proyek IKN, yang ditentang Anies.

7. Dan segala kebijakan Presiden Prabowo pasti dikoreksi dengan pertimbangan angka kebijakan Prabowo hanya mencapai angka 11, sehingga kebijakan dengan angka 11 itu perlu disempurnakan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.

8. Yang menjadi pertanyaan hukum, mengapa pemborosan Formula E yang menelan biaya triliunan rupiah, uang yang berasal dari APBD atau negara, dapat dipeti-eskan oleh KPK?

9. Banyak perkara perdata lainnya, di KPK-kan, justru Formula E yang katanya proyek business mercusuar yang kata Anies Baswedan pasti menguntungkan, justru konon merugi?.

10. Atau mungkin yang untung hanya para perantara proyek Formula E , Formula E Operations Limited sendiri, mengingat pelaksanaan Formula E di luar negeri, biayanya jauh lebih rendah dari Indonesia?

11. Lalu mengapa KPK tidak transparan memberitakan kepada rakyat DKI hasil penyelidikan Formula E?

12. Bukankah gara-gara proyek mercu suar itu, janji penyediaan rumah 0 persen untuk rakyat DKI urung dilaksanakan?.

*Penulis adalah praktisi hukum senior yang juga warga Jakarta

BACA JUGA  Sederet Doktor Hukum Eks Anak Buah OC Kaligis Diminta Berkontribusi dalam RKUHP