NEWYORK, SUDUTPANDANG.ID – China dan Rusia memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang didorong Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut) dalam pemungutan suara, Kamis (26/5/22) waktu setempat. Ini terkait peluncuran rudal balistik baru negara pimpinan Kim Jong Un tersebut.
Sebagaimana dilansir Reuters, Korut terancam sanksi baru setelah melakukan lebih dari selusin uji coba rudal balistik yang kesemuanya melanggar resolusi PBB dan menurut pejabat AS memerlukan respons internasional. Hal ini merupakan perpecahan nyata pertama yang terlihat di antara negara-negara Dewan Keamanan PBB terkait senjata Pyongyang. Korut sendiri mulai aktif menguji senjata termasuk nuklir sejak 2006.
Tercatat, mereka telah menguji coba rudal setidaknya 16 kali tahun ini. Teranyar, pada hari Rabu 24/5/22) kemarin saat mereka menembakkan tiga rudal. Setidaknya satu dari uji coba Korut tahun ini diyakini sebagai rudal balistik antarbenua yang bisa menghantam daratan AS. Oleh alasan itulah PBB menggelar pemungutan suara untuk menjatuhkan sanksi kepada Korut. Di sisi lain, China dan Rusia telah lama mendorong pelonggaran sanksi ke Korut.
Kedua negara beralasan ini atas dasar kemanusiaan. Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan bahwa sanksi tambahan terhadap Korut tidak akan membantu. Menurutnya, hal itu hanya akan menyebabkan lebih banyak ‘efek negatif dan eskalasi konfrontasi’. “Situasi di Semenanjung telah berkembang menjadi seperti sekarang ini terutama berkat kebijakan AS yang gagal dan kegagalan untuk menegakkan hasil dialog sebelumnya,” katanya kepada dewan.
Hal sama juga dikatakan Rusia. Sanksi justru tak efektif. “Pemberlakuan sanksi baru terhadap Korut adalah jalan menuju ‘jalan buntu. Kami telah menekankan ketidakefektifan dan ketidakmanusiawian untuk lebih memperkuat tekanan sanksi terhadap Pyongyang,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia kepada dewan.
Untuk diketahui, AS, China, Rusia,Prancis, dan Inggris merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Sedangkan sisanya anggota tidak tetap. Korut sendiri diketahui telah melakukan enam kali peluncuran peluru kendali balistik antarbenua (ICBM). Dalam beberapa pernyataan di media lokal KCNA, Korut menyebut pengembangan senjata adalah hak negaranya. (red)
