Hemmen
Hukum  

KPK Gelar 10 Operasi Tangkap Tangan Sepanjang Tahun 2022

Rilis Kinerja dan Capaian KPK tahun 2022

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil kinerja dan capaiannya sepanjang tahun 2022 ini.

KPK mencatat sedikitnya telah melakukan 10 operasi tangkap tangan (OTT) selama tahun 2022.

“Selama 2022, KPK melakukan 10 kegiatan tangkap tangan,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers “Kinerja dan Capaian KPK 2022” di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/12).

Sepuluh OTT tersebut, yakni terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi, tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2022, tindak pidana korupsi suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat.

BACA JUGA  12 Jam Syahrul Yasin Limpo Jalani Pemeriksaan Konfrontasi Kasus Pemerasan oleh Firli Bahuri

Berikutnya, tindak pidana korupsi suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, tindak pidana korupsi suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kemudian, tindak pidana korupsi terkait jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, tindak pidana korupsi suap oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung (Unila) tahun 2022, tindak pidana korupsi suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), dan tindak pidana korupsi suap dalam pengelolaan dana hibah provinsi Jawa Timur.

Selain itu, Alex juga menyampaikan beberapa perkara yang menyita perhatian publik selama 2022, yakni korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unila. KPK saat ini masih mengembangkan kasus tersebut dengan memeriksa beberapa kampus lainnya.

BACA JUGA  Nebis In Idem, Dakwaan Emirsyah Dinilai Langgar HAM

Kemudian, korupsi pengurusan perkara di MA yang melibatkan Hakim Agung yang diduga sebagai penerima suap bersama beberapa pihak di MA.

Terakhir, kasus suap di Pemerintah Provinsi Papua. KPK menyatakan dalam proses penanganan kasus tersebut, muncul dinamika sosial yang terjadi di sebagian masyarakat Papua. (05/Ant)

Barron Ichsan Perwakum

Tinggalkan Balasan