BOGOR, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mempermudah izin investasi atau berusaha. Hal itu diminta, memasuki masa pemulihan ekonomi yang ditandai dengan lebih terkendalinya kasus pandemi dalam negeri.
Mendagri menjelaskan, APBD merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja pemerintah harus direalisasikan agar memperbanyak peredaran uang di masyarakat. Pasalnya, peredaran uang akan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga dapat meningkat. Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi stimulus bagi sektor swasta yang sempat terpuruk akibat pandemi.
“Pemulihan ekonomi yang utama untuk daerah, tolong belanja APBD-nya dibelanjakan. Konsumsi rumah tangga merupakan variabel terpenting untuk membangun angka pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Vimala Ballroom Hotel Pullman Vimala, Ciawi, Kabupaten Bogor, seperti diterima redaksi, Minggu (19/6/22).
Berdasarkan data yang dikantonginya hingga saat ini angka realisasi belanja daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dinilai masih rendah. Karena itu, Mendagri mendorong agar daerah dapat terus berupaya meningkatkan realisasi tersebut. Menurutnya, Kepala daerah perlu membangun komunikasi dengan jajarannya terkait upaya peningkatan realisasi anggaran.
Kepala daerah perlu meninjau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasinya masih rendah untuk mengetahui kendala sekaligus mencari solusi penanganannya. “Cek mana OPD atau kepala dinas yang letoi-letoi belanjanya, cek masalahnya, kemudian dorong untuk belanjakan anggarannya,” tegas Mendagri.
Selain itu, Mendagri menekankan pemerintah daerah agar mempermudah izin investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, pemerintah telah berupaya memotong rantai proses perizinan, salah satunya dengan mengalihkan sejumlah jabatan struktural ke fungsional. Karena itu, dia meminta agar daerah tak mempersulit izin berinvestasi. Terlebih, sebuah daerah tidak mungkin akan survive jika hanya mengandalkan APBD. “Peran swasta sangat penting,” tuntasnya. (Bkt)
