SUDUTPANDANG.ID – Kerajaan Denmark menegaskan komitmennya untuk mendukung stabilitas dan kesejahteraan Greenland menyusul meningkatnya perhatian internasional terhadap wilayah Arktik tersebut.
Raja Denmark Frederik X dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Greenland pada pertengahan Februari 2026 mendatang.
Istana Kerajaan Denmark menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin raja sebagai kepala negara.
Kunjungan tersebut sekaligus bentuk perhatian terhadap perkembangan yang terjadi di Greenland dalam beberapa waktu terakhir. Pernyataan itu disampaikan istana dan dilaporkan kantor berita AFP, Kamis (29/1/2026).
Kunjungan Raja Frederik X ke Greenland dipandang sebagai sinyal politik penting bahwa Denmark tetap berkomitmen menjaga hubungan konstitusional dengan wilayah otonom tersebut di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.
Greenland merupakan wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark. Dalam beberapa pekan terakhir, kawasan tersebut kembali menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan klaim telah mencapai kerangka kesepakatan jangka panjang terkait Greenland dan wilayah Arktik.
Raja Frederik X menyampaikan keprihatinannya terhadap kegelisahan yang dirasakan masyarakat Greenland. Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan resmi ke Lithuania.
“Kami sangat prihatin terhadap rakyat Greenland dan apa yang mereka rasakan. Kami mengikuti perkembangan di sana dengan saksama,” ujar Raja Frederik.
Ia menambahkan bahwa keresahan tersebut juga dirasakan oleh dirinya dan Ratu Mary.
Menurut Raja Frederik, pemberitaan di berbagai media menunjukkan adanya kekhawatiran yang luas di kalangan warga Greenland terkait masa depan wilayah mereka.
“Jelas bahwa isu ini menyangkut kami semua,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan telah menyusun kerangka kesepakatan yang menurutnya memuaskan terkait Greenland. Namun, Trump tidak memberikan penjelasan rinci mengenai isi kesepakatan tersebut, termasuk apakah mencakup kendali Amerika Serikat atas pulau Arktik itu.
Pernyataan Trump disampaikan setelah pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Dalam unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump menyebut kesepakatan tersebut berkaitan dengan masa depan Greenland dan kawasan Arktik secara lebih luas.
Pemerintah Sendiri
Greenland memiliki pemerintahan sendiri yang mengelola sebagian besar urusan domestik, meskipun tetap berada di bawah Kerajaan Denmark.
Pemerintahan tersebut dipimpin oleh seorang perdana menteri yang juga menjabat sebagai kepala Naalakkersuisut, atau kabinet Greenland.
Perdana menteri dipilih oleh parlemen Greenland, Inatsisartut, yang beranggotakan 31 orang. Partai politik atau koalisi yang menguasai sedikitnya 16 kursi berhak mengajukan kandidat perdana menteri.
Setelah terpilih, perdana menteri mengusulkan susunan kabinet yang kemudian disahkan oleh Raja Denmark.
Naalakkersuisut bertanggung jawab atas berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta perlindungan lingkungan.
Sebagai kepala pemerintahan, perdana menteri juga dapat diberhentikan melalui mosi tidak percaya di parlemen.(01)
