SUDUTPANDANG.ID – Advokat senior OC Kaligis mempertanyakan gelar doktor ilmu hukum yang disandang eks Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua. Hal ini diungkapkan dalam surat terbuka yang ditulis OC Kaligis dari Lapas Sukamiskin, Bandung.
Berikut isi surat terbuka yang ditulis OC Kaligis:
Sukamiskin, Jumat, 14 Mei 2021
Hal: Menelusuri Profil bidang Hukum Abdullah Hehamahua, SH (DR?)
Kepada yang terhormat Ketua Komisioner KPK, Firli Bahuri dan para Wakil Ketua.
Dengan hormat,
Saya Otto Cornelis Kaligis, warga binaan, praktisi dan akademisi, sudah sering mendengar komentar saudara Abdullah Hehamahua. Terakhir, ketika saudara Abdullah menjabat sebagai Penasehat KPK tahun 2005 – 2013, tiba tiba saya melihat penambahan gelar SH, MH. Bahkan ada media yang menambah gelar DR di belakang namanya. Mengapa saya pertanyakan?. Karena ketika diangkat jadi Penasehat KPK, yang tentunya mesti punya pengalaman di bidang hukum, Abdullah Hehamahua belum bergelar Sarjana Hukum. Informasi yang saya peroleh, SH baru dicapainya tahun 2008. Itu sebabnya penyataan-pernyataannya di hadapan publik mengenai masalah hukum, sering kacau dan ngawur.
1. Sebagai seorang akademisi, saya coba mentelusuri gelar akademik bidang hukum yang menghias nama itu, karena sering saya mengikuti, bila berbicara masalah hukum, uraiannya sering tidak nyambung.
2. Saya lebih menyetujui kalau Abdullah itu tidak lebih dari seorang politikus, yang sejak zaman Soeharto , tidak setuju dengan azas tunggal Pancasila. Bahkan Abdullah sampai hari ini memusuhi Presiden Indonesia yang sah, Presiden Jokowi dengan memberi label “Firaun” kepada beliau.
3. Semua orang terpelajar, semua orang yang tidak telat mikir, pasti mengerti kemana tujuan Abdullah dengan memberi label “Firaun” kepada Presiden Jokowi.
4. Bahkan dalam kampanye menjelang Pilpres 2019, Abdullah Hehamahua sudah memberi ramalan bahwa bila Jokowi kalah di Kampanye 2019, pasti Jokowi ditangkap karena korupsi infrastruktur yang dirintisnya dari Sabang sampai Merauke.
5. Mungkin orang tidak mengetahui bahwa sejak dulu Abdullah tidak pernah setuju NKRI berdasarkan azas Tunggal Pancasila. Bahkan dalam salah satu berita media bukan saja dia pernah melarikan diri dan hijrah ke Malaysia, bersama Abu Bakar Baasyir, karena waktu itu menjadi buron dibawah Panglima Jenderal Benny Moerdani, tetapi Abdullah juga termasuk buron Pemerintahan Soeharto.
6. Di Malaysia lah saya melihat gelar sarjana tekniknya. Cuma saya gagal mentelusuri gelar, MH bahkan ada media yang memberi dia gelar DR.
7. Baru-baru ini di awal Mei 2021, melalui tayangan TV One, saya melihat komentarnya mengenai 75 pegawai KPK yang tidak lolos ujian ASN.
8. Inti perjuangan Abdullah Hehamahua terhadap ke 75 orang gagal test tersebut, termasuk Novel Baswedan. Pertama, Mereka tidak bisa dipecat. Kedua, gaji mereka dari negara tetap dipertahankan seperti sekarang. Tentu gaji mereka dan tunjangan-tunjangan lainnya jauh lebih besar daripada mereka yang lolos test atau ujian ASN, yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang.
9. Sedikit fakta mengenai fasilitas dan tunjangan Novel Baswedan. Ketika terjadi penyiraman air keras terhadap dirinya di luar jam kantor. Mestinya negara tidak perlu menanggung biaya pengobatannya di Singapura, yang menelan biaya tidak transparan, mungkin ratusan juta rupiah
10. Bahkan biaya pengeluaran negara untuk pengobatan mata itu sampai mencapai miliaran. Apakah rumah sakit mata Aini atau Cicendo Bandung tidak punya dokter dokter sub-specialis mata untuk mengobati cacat mata Novel Baswedan? Bahkan mereka ada yang lulusan luar negeri, dengan perlengkapan kedokteran yang up to date pula.
11. Begitu pentingnya kasus tersebut, sehingga kalah dengan berita penganiayaan dan pembunuhan yang diduga dilakukan Novel Baswedan terhadap tersangka burung walet di Bengkulu. Padahal seorang tersangka burung walet mati mengenaskna. Penyiraman air keras terhadap biji mata Novel begitu dahsyatnya diangkat oleh media, sehingga menaruh perhatian Presiden untuk membiayai seluruh biaya pengobatannya. Kasus tersebut berhasil dilupakan. Canggih memang si Novel itu menguasai media.
12. Seluruh media khususnya Tempo dan Kompas mendukung pengobatan yang memakai uang negara tersebut, sekaligus mengangkat berita tersebut sebagai. ”Prime News“ alias berita Utama.
13. Bukan itu saja. Gubernur Anies Baswedan, sampai sempat meninggalkan kesibukan kesehariannya membesuk Novel Baswedan ke rumah sakit Singapura. Termasuk kunjungan Mata Najwa dari Metro TV. Mata Najwa berhasil mewawancarai Novel Baswedan tanpa seizin redaksi.
14. Akibat kasus penyiraman air keras tersebut, rating berita media meningkat tajam, mengalahkan kasus dugaan pembunuhan Novel yang keji. Saudara Abdullah Hehamahua, kehilangan nyali untuk mendesak agar kasus tersebut diadili di Pengadilan. Bahkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang memerintahkan Jaksa agar segera melimpahkan kasus dugaan pidana Novel sama sekali lenyap dalam berita.
