“Ketika kezaliman dibiarkan atas nama kepentingan politik dan ekonomi, yang dibangun bukanlah stabilitas, melainkan bahaya laten yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan dirinya sendiri.”
Oleh Imaam Yakhsyallah Mansur
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
“Dan apabila Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalamnya; maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan (Kami), lalu Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (Q.S. Al-Isra’ [17]: 16).
Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa frasa amarnā mutrafīhā bermakna Allah Ta’ala memerintahkan para pembesar negeri untuk menaati perintah-Nya dan menegakkan keadilan. Namun, mereka justru mengingkarinya dan berbuat maksiat.
Imam At-Thabari rahimahullah menjelaskan bahwa kaum mutrafīn adalah kelompok yang paling besar tanggung jawabnya. Ketika mereka mengkhianati amanah kekuasaan dan menggunakan pengaruh untuk memperturutkan hawa nafsu serta kepentingan pribadi, maka kerusakan akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Rusaknya sebuah negeri selalu diawali oleh rusaknya para pemimpin, orang-orang berpengaruh, dan para elite di negeri tersebut. Merekalah yang menjadi teladan bagi masyarakat luas dan penentu arah kebijakan negara.
Kehancuran suatu negeri bukan semata-mata disebabkan oleh dosa individu, melainkan karena kefasikan telah menjadi sistem, budaya, dan kebijakan publik yang dibiarkan, bahkan dipelihara, serta berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
Sementara itu, Sayyid Qutb dalam kitab Fi Zhilalil Qur’an menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan kritik tajam terhadap peradaban materialistik. Menurutnya, kemewahan yang tidak disertai nilai-nilai spiritual akan melahirkan kesombongan struktural.
Ayat di atas bukan hanya ditujukan kepada umat terdahulu, melainkan merupakan peringatan universal bagi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Kehancuran suatu negeri tidak ditentukan oleh lemahnya teknologi atau ekonomi, melainkan oleh kezaliman dan kesombongan para penguasanya sendiri.
Berdirinya Amerika dan Sejarah Kaum Penjahat
Amerika Serikat (AS) berdiri di atas tanah yang direbut melalui peperangan, perampasan, dan genosida sistematis terhadap penduduk asli Benua Amerika, yakni Suku Indian.
Sejak kedatangan kolonialis Eropa pada abad ke-16 hingga pembentukan negara AS pada akhir abad ke-18, Suku Indian mengalami pembantaian massal, pengusiran paksa, dan pemusnahan budaya.
Banyak buku sejarah yang mengisahkan pembantaian dan pengusiran paksa suku-suku Indian. Salah satunya adalah buku Unworthy Republic: The Dispossession of Native Americans and the Road to Indian Territory karya Claudio Saunt (2020).
Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa peristiwa pengusiran paksa suku-suku Indian (Trail of Tears) merupakan bentuk pembersihan etnis (ethnic cleansing) yang dilegalkan oleh pemerintah Inggris pada masa itu.
Buku sejarah lain berjudul Bound for America: The Transportation of British Convicts to the Colonies, 1718-1775 karya sejarawan A. Roger Ekirch menyebutkan bahwa Inggris membuang sekitar 50.000 narapidana ke wilayah Amerika berdasarkan undang-undang yang disahkan Parlemen Inggris, yakni Transportation Act tahun 1717.
Seiring berjalannya waktu, kekuatan ekonomi dan militer AS meningkat pesat pada abad ke-20, yang kemudian mengukuhkan negara tersebut sebagai adidaya dunia. Kemenangan dalam Perang Dunia II, dominasi dolar sebagai mata uang global, serta kendali atas lembaga-lembaga internasional menempatkan AS di puncak tatanan dunia baru (The New World Order).
Dari sinilah watak hegemonik Amerika tumbuh, ketika intervensi, sanksi, dan agresi militer dijadikan instrumen utama untuk menjaga kepentingannya.
AS tidak hanya mengatur arah ekonomi dan politik global, tetapi juga menentukan siapa yang dianggap “benar” dan siapa yang layak dihukum, meskipun harus mengorbankan kedaulatan bangsa lain dan merenggut ribuan nyawa manusia.
Agresi militer AS ke Vietnam (1955-1975), Irak (1991), Afghanistan (2001), Libya (2011), Yaman (2015), Iran (2025), dan berbagai negara lainnya, hingga yang terbaru pada 3 Januari 2026 dengan menyerang Venezuela, merupakan bukti nyata tindakan brutal AS yang melanggar tatanan dunia yang beradab.
Antara Amerika dan Zionis Israel
Jika genosida yang dilakukan AS terhadap Suku Indian merupakan dosa masa lalu Amerika Serikat, maka dukungannya terhadap genosida yang dilakukan Zionis Israel di Palestina adalah dosa yang sedang mereka lakukan di hadapan mata dunia saat ini.
Selama puluhan tahun, AS menjadi pelindung utama Zionis Israel, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Setiap kali Dewan Keamanan PBB berupaya menghentikan agresi Israel, AS kerap menjadi penghalang melalui penggunaan hak veto.
Ketika laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh Zionis Israel dirilis, Washington justru menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina dan menerapkan standar moral ganda.
Kesombongan AS tercermin dari sikapnya yang menempatkan diri sebagai penentu kebenaran global, seolah-olah hukum internasional tunduk pada kepentingannya.
Pola inilah yang membuat Amerika Serikat semakin terasing dari nilai-nilai universal yang selama ini mereka klaim. Kekuasaan sebagai negara adidaya justru menjelma menjadi “monster” yang siap “menerkam” negara mana pun tanpa memedulikan hak asasi manusia, kemanusiaan, dan keadilan.
Dukungan AS kepada penjajah Zionis Israel bukan semata-mata karena aliansi strategis, melainkan juga karena kesamaan watak kolonial. Israel berdiri di atas tanah rampasan milik rakyat Palestina, sebagaimana AS berdiri di atas tanah rampasan milik Suku Indian.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa perilaku zalim hanya akan mempercepat kehancuran suatu bangsa. Kini, di mata banyak negara, AS dipandang sebagai sponsor utama aksi genosida dan kejahatan kemanusiaan global.
Tanda Kehancuran Amerika
Buku berbahasa Arab berjudul Amerika di Ambang Kehancuran: Suatu Tinjauan Futuristik karya Mamduh Az-Zubi (2004) menguraikan berbagai indikasi yang mengarah pada kehancuran AS.
Buku tersebut mengulas gejala-gejala struktural yang menunjukkan bahwa AS berada pada titik jenuh hegemoninya, sebuah fenomena yang kerap disebut sebagai imperial overstretch.
Dalam analisisnya, Mamduh menyebut sejumlah tekanan internal dan eksternal yang berpotensi menyebabkan kehancuran AS, antara lain defisit neraca perdagangan, lonjakan utang publik, polarisasi politik domestik, serta kelelahan militer akibat konflik berkepanjangan.
Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin lebar, instabilitas politik dalam negeri, kebijakan ekonomi yang kurang berpihak kepada rakyat, meningkatnya angka kriminalitas, serta berbagai persoalan lainnya membuat negara tersebut rapuh dari dalam.
Ketika kebijakan luar negeri AS lebih mengedepankan kepentingan domestik seperti tercermin dalam slogan America First hal tersebut justru memperburuk citra AS di mata dunia internasional.
Di sisi lain, kebangkitan ekonomi China, India, dan negara-negara Asia lainnya semakin mengancam dominasi AS di panggung global.
Jika AS gagal bertransformasi sesuai realitas dunia multipolar, negara itu berisiko kehilangan legitimasi dan kemampuannya dalam memimpin tatanan global.
Sejarah AS menunjukkan satu benang merah yang sulit disangkal: kekuasaan yang dibangun di atas kezaliman tidak pernah benar-benar kokoh.
Ketika kezaliman dibiarkan atas nama kepentingan politik dan ekonomi, yang dibangun bukanlah stabilitas, melainkan bahaya laten yang sewaktu-waktu dapat menghancurkan dirinya sendiri.
Kesombongan akan membutakan akal sehat, menumpulkan nurani, dan mendorong kekuasaan dijalankan tanpa kendali. Siapa pun yang enggan menundukkan ego kekuasaan, pada akhirnya akan ditundukkan oleh hukum sejarah yang tidak pernah berpihak kepada kezaliman.
Oleh karena itu, siapa pun yang ingin membangun tatanan kehidupan yang damai hendaknya menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal.
*Imaam Yakhsyallah Mansur adalah Pembina Yayasan Al-Fatah Indonesia.
