oleh

Jadi Warga Binaan Tertua di Sukamiskin, OC Kaligis Berharap Keadilan Melalui PK Kedua

Jakarta, SudutPandang.id – OC Kaligis saat ini menjadi warga binaan tertua di Lapas Sukamiskin, Bandung. Di awal tahun 2021, Praktisi Hukum senior ini berharap mendapatkan keadilan melalui Peninjauan Kembali (PK) kedua yang dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA).

“Di Lapas Sukamiskin, saya sekarang adalah warga binaan tertua, menjalani vonis tanpa remisi sekalipun saya berkelakuan baik, sedang semua yang OTT yang dihubungkan dengan kasus korupsi saya, tertanggal 9 Juli 2015 di Pengadilan TUN Medan telah lama bebas,” ungkap OC Kaligis, dalam surat terbuka yang dtujukan kepada Ketua Kamar Pengawasan MA, Andi Samsan Nganro.

Berikut isi surat terbuka yang tulis OC Kaligis di Lapas Sukamiskin, Bandung:

Sukamiskin, Kamis, 31 Desember 2020.

Hal: Mohon diperlakukan adil.

Kepada yang saya hormati Bapak Hakim Agung, Hakim Pengawas DR. Andi Samsan Nganro SH.MH.

Dengan hormat,

Saya Prof. Otto Cornelis Kaligis kembali bersama surat ini mohon agar PK kedua saya diperiksa.

Hari ini tutup tahun, dan saya telah menjalani hukuman lebih 5 tahun, dan tahun depan tahun 2021 saya telah dipenjara untuk waktu 6 tahun, menjelang saya memasuki usia 80 tahun.
Di Lapas Sukamiskin, saya sekarang adalah warga binaan tertua, menjalani vonis tanpa remisi sekalipun saya berkelakuan baik, sedang semua yang OTT yang dihubungkan dengan kasus korupsi saya, tertanggal 9 Juli 2015 di Pengadilan TUN Medan telah lama bebas.

Pelaku utama yang OTT dari mana uang THR itu disita, Advokat M. Yagari Bhastara Guntur alias Garry hanya divonis 2 tahun dibawah ketentuan dakwaan Pasal 6 (1), minimum 3 tahun maksimum 15 tahun. Pasal yang dikenakan kepada Advokat Yagari alias Garry, sama dengan dakwaan saya. Sayapun yang bukan OTT, sama sekali tidak terlibat dalam pemberian uang THR tersebut yang katanya terbukti dipasal itu, sudah sejak semula oleh KPK dituntut 10 tahun. Akhirnya oleh Hakim Agung DR. Artidjo Alkostar, mengikuti tuntutan KPK, sayapun juga divonis 10 tahun.

Bapak dapat melihat, vonis 2 tahun terhadap Advokat Garry selaku pelaku utama tidak dikasasi oleh KPK. Padahal minimum vonis untuk pasal 6 (1) Undang-Undang Tipikor adalah 3 tahun. Sangat jelas bahwa dalam kasus OTT Advokat Garry, saya dijadikan target kebencian KPK. KPK melakukan kejahatan, dengan menyalah gunakan kekuasaannya melanggar Undang-Undang adalah kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 421 Bab XXVIII KUHP.

Mohon maaf Bapak kalau saya tidak bosan-bosannya memperjuangkan keadilan saya yang dizolimi KPK dengan menulis surat memohon keadilan. Saya diperlakukan tidak adil berdasarkan bukti/fakta, baik yang ada diberkas KPK maupun yang terungkap di Pengadilan. Karena itu, kalaupun saya mesti mati di Lapas, saya akan tetap memperjuangkan keadilan yang sama sekali tidak saya peroleh di dunia hukum.

Berikut dasar hukum saya berjuang untuk menggapai keadilan itu. Sekali lagi saya mohon dengan sangat agar Bapak Pengawas yang saya hormati agar Yudex Yuris dapat memeriksa PK kedua saya yang menurut Berita Acara Pendapat yudex facti di Pengadilan Negeri, syarat formil dan materiil telah dipenuhi. Untuk substansi perkara Yudex facti menyerahkan keputusan kepada Yudex Yuris yang seharusnya memeriksa PK kedua saya.

Berikut alasan Saya kembali memohon pemeriksaan PK Kedua:

1. Dasar mengajukan PK kedua adalah pertimbangan hukum PK pertama Putusan nomor 176 PK/Pid.Sus/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebagai tercantum dalam pertimbangan di halaman 315 sampai dengan 319 (Lampiran 1.). Dihalaman 328 Yudex yuris mengakui (kutipan) :” Bahwa perbedaan pemidanaan sebagaimana dijelaskan adalah termasuk bentuk d i s p a r I t a s yang harus dihindari.” Lalu dihalaman 317: “ Bahwa berdasarkan fakta tersebut sangat jelas dan terang bahwa peranan Moh. Yagari Bhastara Guntur j a u h. Lebih besar dan signifikan dlam hal terjadinya tindak pidana korupsi (suap) dibandingkan dengan pemohon Peninjauan kembali/Terpidana.

2. Fakta hukum. Advokat M. Yagari Bhastara Guntur divonis Hanya 2 tahun tanpa KPK kasasi, dan telah lama bebas dan meninggalkan Lapas Sukamiskin, saya 10 tahun minus 3 tahun melalui Putusan PK pertama. Putusan disparitas antara 2 tahun dengan 7 tahun, jelas membuktikan adanya ketidak adilan. Apalagi kalau diteliti dari berkas perkara, berita acara sidang. Saya sama sekali tidak berperan dalam pemberian uang THR, yang terjadi di Medan pada tanggal 9 Juli 2015, ketika saya berada di Pengadilan Negeri Denpasar, sedang membela salah seorang klien saya.

3. Dari BAP saksi a charge Mustafa tanggal 23 Juli 2015 Nomor. 24 diakui bahwa yang memaksa Fuad Damanik, pegawai gubernur Gatot, untuk mempersiapkan tiket Jakarta-Medan, adalah terpidana advokat Garry,. Saya sama sekali tidak mengetahui fakta terssebut. Pemaksaan dilakukan oleh M.Yagari Bhastara Guntur alias Garry setelah kantor menolak membelikan tiket. Setelah saya memajukan banding, saya sama sekali tidak berniat ke Pengadilan TUN Medan. Untuk memori Banding, sidang tidak akan diadakan lagi.

4. Atas dasar disparitas yang mencolok saya sendiri sangat merasakan perlakuan yang tidak adil atas diri saya. Sudah sejak semula, KPK melalui Medsos, selalu memberitakan seolah saya pelaku utama yang harus divonis berat , gara gara saya sering menerbitkan buku buku mengenai KPK yang Korup, KPK yang tebang pilih. Semoga dari pertimbangan hukum halaman 315 sampai dengan 319 Lampiran satu, fakta hukum ini dapat digunakan untuk memeriksa PK kedua saya yang saya majukan tanggal 5 Maret 2019. Sudah hampir 2 tahun saya harus menunggu ketidak adilan yang menimpa saya.

5. Setelah melalui acara pemeriksaan PK kedua saya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang terdiri dari Ketua Fahzal Hendry SH.MH., Anggota: Parnaehan Silitonga SH.MH dan Sukartono SH.MH., membuat Berita Acara Pendapat PK kedua bernomor 04/Akta. Pid. Sus/PK/TPK/2019/PN. Jkt. Pst.

6. Selanjutnya saya kutip halaman 49 Berita Acara Pendapat yang mengutip pendapat ahli Drs. Adami Chazawi SH yang dibawah sumpah berpendapat bahwa “disparitas “ sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan PK pertama nomor 176/2017 tersebut termasuk “ kechilafan hakim.”

7. Selanjutnya dihalaman 50 Berita acara Pendapat:” Menimbang bahwa majelis berpendapat bahwa alasan tersebut secara formal dapat dipertimbangkan, namun untuk mempertimbangkan soal materiil dan dalil-dalil permohonan PK, kami serahkan sepenuhnya kepada. Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang berwewenang memeriksa dan mengadili Permohonan kembali untuk memutuskannya.”

8. Atas pertimbangan pada angka 7 diatas, kembali saya mohon, demi mencapai keadilan atas diri saya, agar perkara saya yang dikirim kembali berkasnya oleh Panitera Muda Pidana Khusus saudara Suharto SH.M.Hum melalui suratnya tanggal 6 September 2019 (lampiran 2) dengan catatan bahwa PK saya tidak memenuhi syarat formil, sekalipun Berita Acara Pendapat tersebut, mempertimbangkan sebaliknya, agar sekali lagi bersama ini, saya mohon agar yudex yurislah yang memeriksa perkara saya dan memutuskan PK kedua saya.

9. Mengenai syarat formil yang diminta oleh Panitera Muda Pidana khusus saudara Suharto. Telah saya lengkapi dengan bukti surat Pendapat hukum masing masing dari ex. Hakim MK DR. H.M. Akil Mochtar SH.MH (lampiran bukti 3) dan DR. Patrialis Akbar SH.MH (lampira bukti 4). Kedua ahli tersebut yang terlibat langsungdalam Putusan MK. Nomor 34/PUU-XI/2013. Pendapat ahli mereka: Putusan MK nomor 34/2013 adalah putusan yang memenuhi syarat farmil.

10. Setelah beberapa kali memperjuangkan hak saya agar PK kedua saya diperiksa oleh Yudex yuris untuk diputuskan, akhirnya saya mendapat surat resmi yang ditembuskan kepada saya. Surat berupa Memorandum bernomor 1544/PAN/INT/HK.07/9/2020 tertanggal 11 September 2020 (lampiran 5). Surat dialamatkan kepada Bapak, Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI Perihal: Surat Permohonan PK. Kedua dari sdr. Prof. Otto Cornelis Kaligis Inti surat.: Menunggu arahan dari Bapak.

11. Meneliti inti bunyi surat, nasib saya tergantung dari Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan, sekalipun Putusan MK nomor 34/PUU-XI/2013 memberi hak konstitusi kepada saya, untuk memajukan PK lebih dari sekali.

12. Semua fakta, bukti bahwa saya sama sekali tidak terlibat pemberian uang THR, termasuk pemberian uang THR kepada hakim Tripeni yang saya kenal, yang tidak pernah meminta uang satu senpun kepada saya, untuk putusannya yang tidak mengabulkan gugatan saya, telah terungkap baik di BAP KPK maupun fakta persidangan.

13. Mohon juga Yang mulia Hakim Pengawas mempertimbangkan apa yang telah pernah saya lakukan dalam rangka penegakkan hukum. Saya pernah membela dua hakim agung masing masing Hakim Agung ibu Marnis dan ibu Supraptini yang disangka melakukan tindak Pidana Korupsi oleh ex Hakim Agung Adi Andoyo yang ketika itu Ketua Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK).

Membela Mahkamah Agung melawan Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi. Untuk kedua kasus itu, saya bersama para rekan pengacara lainnya, memenangkan perkara tersebut.

14. Saya juga aktif berperan baik dirapat rapat Asean Law Association yang berlangsung di Indonesia dan dinegara negara Asean dan penyumbang kekurangan kas ALA. Saya sangat aktif berpartisipasi dalam kegiatan ALA ketika Prof. DR. Moh Hatta Ali menjadi Presiden ALA.

15. Atas dasar fakta fakta dan pertimbangan pertimbangan sebagaimana saya uraikan diatas, bahkan disurat surat saya terdahulu, telah saya uraikan, mengenai PK kedua yang pernah dikabulkan, bersama surat saya ini, sekali lagi saya mohon agar PK kedua saya dapat diperiksa oleh Yudex Yuris di Mahkamat Agung. Semoga diusia senja ini, saya dapat memperoleh keadillan.

Atas perhatian yang mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, yang mulia Hakim Dr. Andi Samsan Nganro, SH.MH, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya.
Warga Binaan Sukamiskin Bandung, Blok Barat Atas Nomor 2.

Pemohon PK Kedua.
Prof.Otto Cornelis Kaligis.
Cc. Yth. Panitera Bapak Made Rawa Aeyawan SH.M.Hum.
Cc. Pertinggal. (*)

BACA JUGA  MA Tidak Pernah Larang Wartawan Ambil Foto dan Rekaman dalam Persidangan

Komentar

News Feed