oleh

KPK Terima Banyak Keluhan di Aplikasi Bansos, Cek Datanya di Sini

Jakarta, SudutPandang.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima banyak keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. Keluhan tersebut disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos yang resmi diluncurkan pada Jumat (29/5/2020) lalu.

Berdasarkan keterangan KPK yang diunggah dalam instagram official.kpk, Selasa (16/6/2020), lembaga anti rasuah ini telah menerima 303 keluhan terkait penyaluran bansos.

Keluhan terbanyak disampaikan oleh masyarakat yang tidak menerima meski mereka sudah mendaftar. Dalam infografis sebanyak 7 persen atau 20 laporan telah diselesaikan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Adanya aplikasi JAGA Bansos ini sebagai upaya KPK menyediakan sarana pengaduan masyarakat terkait penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selain menjadi medium untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyimpangan atau penyalahgunaan bansos di lapangan, fitur baru JAGA ini juga menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos sebagai edukasi.

Peran Aktif Masyarakat

KPK mendorong pelibatan dan peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi dan menyampaikan informasi jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos. Harapannya, pengawasan bersama ini dapat memperbaiki mekanisme penyaluran bansos dan memastikan masyarakat yang terdampak di masa pandemi mendapatkan haknya.

Masyarakat dapat menyampaikan keluhannya secara langsung melalui gawai dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id

Laporan selanjutnya akan disampaikan KPK kepada Pemda terkait. Melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) pencegahan KPK yang melakukan pendampingan dan pengawasan dalam perbaikan tata kelola di 34 provinsi yang meliputi 542 Pemda. Selanjutnya, KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan keluhan masyarakat tersebut.(forent)

BACA JUGA  Catatan Hukum OCK Soal KPK, Selasa, 21 November 2017

Komentar

News Feed