JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – OC Kaligis kembali menulis surat terbuka dari Lapas Sukamiskin, Bandung. Surat terbuka ini ditujukan kepada warga DKI Jakarta soal kinerja Gubernur Anies Baswedan.
“Semoga tulisan saya ini, dapat memberi gambaran kepada rakyat Jakarta, khususnya mengenai rumah murah DP Nol persen, yang dijanjikan Gubernur Anies Baswdan. Semoga menghadapi pergantian tahun, DKI tidak ditimpa musibah banjir. Semoga,” demikian disampaikan OC Kaligis dalam tulisannya.
Berikut isi surat terbuka selengkapnya yang ditulis OC Kaligis, Kamis, 30 Desember 2021:
Sukamiskin, Kamis, 30 Desember 2021.
Hal: Semua mengenai Gubernur Anies Baswedan.
Khusus untuk warga DKI Jakarta.
Yang saya hormati Warga DKI
Saya Otto Cornelis Kaligis, pemegang Kartu Tanda Penduduk DKI, kini berdomisili hukum sementara di Lapas Sukamiskin, Bandung, bersama ini hendak memberi pandangan mengenai janji-janji kampanye gubernur kita, Gubernur DKI.
Adapun pandangan saya mengenai Pak Gubernur adalah sebagai berikut:
1.Anies menang dalam pertarungan Gubernur melawan Ahok, karena di setiap sudut jalan Ibu Kota terpampang poster-poster “Jangan Pilih Kafir” (yang dimaksud kafir di sini Gubernur Ahok).
2. Janji menggiurkan Anies didalam memperoleh dukungan rakyat DKI, adalah teorinya mengatasi banjir di Jakarta.
3. Ternyata setelah menjabat Gubernur, Anies Baswedan yang memprogandakan teori banjirnya, gagal mengatasi banjir Ibukota.
4. Janji penyediaan rumah DP Nol persen sebanyak 250.000 pun tidak terlaksana.
5. Yang tidak dijanjikan di kampanye Pilgub Anies Baswedan adalah proyek mercusuar formula E.
6. Lima pembangunan lapangan sepak bola berstandar FIFA di tengah perkampungan, memang membuat Anies dikenang oleh pencinta sepak bola Indonesia, dan proyek ini juga bisa mengangkat nama Anies Baswedan dalam kampanye Pemilihan Presiden yang telah mulai dilakukan Anies secara terselubung saat ini. Mungkin karena pembangunan lapangan sepak bola berstandar FIFA, janji rumah murah DP 0 persen, dikesampingkan demi pembangunan lapangan sepak bola berstandar Internasional itu.
7. Disamping itu proyek FIFA tersebut bisa meningkatkan elektibilitas Anies Baswedan dalam. pertarungan Pilpres mendatang.
8. Tetapi bagaimana sejarah lahirnya proyek Mercusuar Formula E nya Anies Baswedan?. Seandainya PSI dan PDIP tidak hendak melakukan hak interpelasi, pasti jumlah yang dibayarkan sebagai pembayaran maintenance fee kepada pihak asing sebesar 2,4 triliun rupiah, dilaksanakan sesuai perjanjian.
9. Dari jumlah maintenance fee sebesar 2,4 triliun rupiah, KPK sebenarnya sudah bisa mulai melakukan penyidikan, dimana Anies Baswedan, melalui Formula E, dalam jabatannya selaku gubernur, menguntungkan orang lain atau badan.
10. Dari jumlah maintenance fee sebesar 2,4 triliun rupiah, pasti ada pihak yang menerima keuntungan berupa pembayaran retur-komisi karena jasanya menghubungkan Anies Baswedan dengan pihak penyelenggara Formula E.
11. Selanjutnya setelah Anies Baswedan sudah tidak jadi gubernur lagi, Gubernur selanjutnya terikat untuk membayar maintenance fee yang diputuskan oleh Anies tanpa melibatkan DPRD selaku mitra kerja gubernur. Apabila lalai, maka gubernur akan digugat di sidang Arbitrase Singapura. Dan semua biaya sengketa arbitrase proyek mercu suar ini, pasti berasal dari uang rakyat?.
12. Apalagi menurut Media untuk memenuhi kewajiban membayar maintenance/Commitment fee tersebut, Gubernur Anies Baswedan melakukan pinjaman kepada Bank Daerah. Lalu bagaimana dengan dana yang berasal dari APBD?.
13 Apakah KPK juga telah mendengar saksi dari Formula E operation selaku promotor dan pemegang lisensi ABB FIA Formula E Championship, termasuk memeriksa Direktur Operasional PT. Jakpro untuk mempelajari lebih rinci mengenai studi kelayakan penyelenggaraan Formula E, dan proyeksi keunntungan untuk tahun tahun mendatang, dimana dari informasi yang saya peroleh, Formula E akan diselenggarakan di Jakarta untuk jangka waktu 5 tahun berturut turut?.
14. Semoga hasil temuan BPK, dapat jadi masukan penyelidikan KPK untuk kasus Formula E.
15. Memang pembayaran Maintenance fee tersebut, fakta hukumnya simpang siur. Terakhir di media terpetik berita bahwa biaya penyelenggaran Formula E berasal dari sponsor dan sumbangan pihak ketiga. Belum lagi adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang seharusnya dibuat transparan untuk dianjutkan kepada rakyat DKI.
16. Bukankah sumbangan pihak ketiga tersebut, termasuk suap atau gratifikasi? Pasti diberikan karena Anies Baswedan punya kedudukan sebagai Gubernur. Seandainya bukan Gubernur, mana pihak sponsor atau pihak ketiga yang adalah pengusaha, mau menyumbangkan uang penyelenggaraan Formula E, proyek mercu suar Anies Baswedan yang tak pernah dijanjikan kepada rakyat DKI, disaat kampanye PilGub nya Anies?.
17. Sebelum diselenggarakannya Formula E yang katanya akan berlangsung di Ancol, sebanyak 60.000 tiket pasti terjual habis. Belum lagi partisipasi sponsor. Kesimpulannya: penyelenggaraan Formula E menguntungkan bagi Anies Baswedan, bukan bagi rakyat DKI. Itu kalau seandainya benar benar untung. Bukan rugi.
18 Lalu numpang tanya. Apa studi kelayakan penyelenggaraan Formula E sudah dilakukan. Apakah penyelenggaraan Formula E di negara negara lain membawa keuntungan, dan apa keuntungan itu baru dicapai, kapan?. Bagaimana dengan Maintenance fee yang dibayarkan oleh negara lain kepada pihak penyelenggara? Seandainya benar benar membawa keuntungan. Lalu siapa yang memegang hak siar Formula E Indonesia?
19 Mengapa pula untuk pembayaran maintenance fee, Montreal hanya membayar Rp. 18,7 M dibandingkan dengan kewajiban gubernur untuk membayar maintenance fee sebesar 2,4 triliun rupiah?.
20 Melihat setumpuk berkas Formula E yang disampaikan oleh saudara Bambang Wijojanto penasehat hukum Formula E, dalam kedudukan Bambang sebagai Ketua TGUPP nya Anies Baswedan, pasti perjanjian business Formula E yang mungkin dibuat dalam bahasa Inggris, karena tunduk kepada Arbitrase Singapura, bisa saya bayangkan bahwa berkas yang disampaikan ke KPK, banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi Gubernur Anies Baswdan dan gubernur DKI selanjutnya.
21 Sayangnya masyarakat tidak diberi tahu secara tranparan isi perjanjian itu. Seandainya saya yang terbiasa membuat atau mengreview perjanjian-perjanjian perdata international, diberi kesempatan sebagai ahli dalam penyelidikan kasus Formula E yang sedang dilakukan oleh KPK, mungkin pendapat ahli saya akan bermanfaat untuk membuat terang, hasil penyelidikan KPK. Berapa banyak perjanjian business perdata yang dipidanakan KPK.
22 Melalui proyek Formula E, Anies Baswedan berhasil mengkampanyekan dirinya ke dunia, dalam rangka lebih mempopulerkan dirinya sebagai calon Presiden mendatang, membalas dendam dirinya kepada Bapak Presiden Ir. Jokowi yang pernah memecat Anies Baswedan ketika masih menjadi menterinya bapak Presiden Jokowi.
23. Gebrakan Anies Baswedan saat mulai menjabat. Di saat itu ramai di media mengenai kasus Reklamasi Pulau C dan D milik PT. Kapuk Naga Indah.
24. Langsung Anies Baswedan melakukan penyegelan Izin Mendirikan Bangunan di Pulau tersebut. Hal yang sama terjadi juga di Pulau H. Reaksi pengembang. PT. Taman Harapan Indah selaku pengembang menggugat Gubernur Anies Baswedan di Pengadilan TUN. Gugatan pengembang dikabulkan oleh Mahkamah Agung di tingkat Peninjauan Kembali.
25 Terakhir, gebrakan Anies Baswedan adalah menaikkan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999.
26 Pengusaha Protes. Biasanya dunia usaha dalam menjalankan perusahaannya telah mempunyai proyeksi perkembangan usahanya untuk jangka waktu 5 tahun kedepan. Gaji buruh sudah termasuk didalamnya. Proyeksi itu didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Bila di tengah perjalanan, gaji buruh dinaikkan lima kali, berdasarkan Peraturan Gubernur yang dibuat dibawah Peraturan Menteri, dapat dimengerti bila perusahaan dirugikan. Selain hilangnya perlindungan kepastian hukum, pengusaha dirugikan oleh Peraturan UMP yang dikeluarkan Gubernur.
27. Tindakan Gubernur menaikkan UMR/UMP jelas merugikan pengusaha, berujung kepada gugatan ke Pengadilan.
28. Dampak lainnya, adalah timbulnya demonstrasi di Propinsi-propinsi lainnya yang menghendaki perlakuan yang sama.
29. Risikonya bila perusahaan itu adalah perusahaan patungan modal asing, kemungkinan besar pemodal asing tersebut hengkang meninggalkan usahanya di Indonesia, karena iklim usaha yang berdasarkan peraturan yang menjamin usaha mereka, setiap saat peraturan bisa berubah, menyebabkan hilangnya kepastian perlindungan hukum bagi dunia usaha.
30. Semoga tulisan saya ini, dapat memberi gambaran kepada rakyat Jakarta, khususnya mengenai rumah murah DP Nol persen, yang dijanjikan Gubernur Anies Baswdan. Semoga menghadapi pergantian tahun, DKI tidak ditimpa musibah banjir. Semoga.
Hormat saya.
Warga Binaan Lapas Kelas satu Sukamiskin Bandung.
Prof. Otto Cornelis Kaligis.
Cc. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Prof. Drs M. Tito Karnavian, MA. Ph.D
Cc. Yth Ketua Umim Kadin Bapak Arsjad Rasjid.
Cc. Yth. Para awak media yang sering memuat berita saya dalam rangka kritik sosial.
Pertinggal.(*)
