oleh

OC Kaligis Soroti Rekomendasi Komnas HAM Soal Kematian Laskar FPI

Jakarta, SudutPandang.id – Rekomendasi hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kematian 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) mendapatkan sorotan praktisi hukum OC Kaligis.

OC Kaligis menyebut Komnas HAM, bukan badan independen yang memberikan pandangannya secara imbang dan obyektif. Sebaliknya, menurut pengacara senior yang banyak menangani perkara di Indonesia dan internasional ini,  terkadang Komnas HAM membuktikan dirinya sebagai alat politik golongan tertentu.

Semua pandangannya soal rekomendasi Komnas HAM terkait kematian laskar FPI, ia tulis dari Lapas Sukamiskin Bandung, melalui surat terbuka yang ditujukan kepada para wakil rakyat, khususnya Komisi III DPR-RI.

Berikut isi surat terbuka OC Kaligis yang diterima redaksi:

Sukamiskin Bandung, Jumat, 15 Januari 2021
Hal: Rekomendasi Komnas HAM terhadap kematian 6 Laskar Front Pembela Islam di Jalan Tol Kilometer 50 Jakarta-Cikampek.

Kepada Yang terhormat para wakil Rakyat, khusus Komisi III DPR-RI.

Dengan penuh hormat,
Perkenankanlah saya Prof. Otto C.Kaligis, kini berdomicilie hukum sementara di Lapas Sulamisikin dalam kapasitas saya baik sebagai praktisi maupun sebagai akademisi, membagi pengetahuan saya mengenai pokok permasalahan yakni issu pelanggaran HAM yang dengan mudahnya dilontarkan Komnas HAM untuk kasus matinya Laskar FPI.

Mengikuti rekomendasinya, saya menyimpulkan bahwa Komnas HAM, bukan badan independen yang memberikan pandangannya secara imbang-obyektif. Sebaliknya terkadang komnas HAM membuktikan dirinya sebagai alat politik golongan tertentu.

Berikut uraian saya dalam kapasitas saya tersebut di atas:

1. Ketika berada di Belanda bersama LSM Belanda, Saya pernah memperjuangkan kasus vonis mati seorang rakyat jelata yang tidak punya massa, buta huruf, tidak pernah memprovokasi rakyat untuk menimbulkan kegaduhan di Poso. Dia bernama Tibo yang telah dieksekusi mati.

Sebelumnya, Kapolda setempat waktu itu Pak Oegroseno, menolak eksekusi tersebut, karena menurut bukti-bukti yang diperolehnya, Tibo adalah korban keputusan salah Pengadilan. Sempat diperiksa ulang dan sebelum eksekusi mati atas diri Tibo, telah diperiksa kurang lebih 10 saksi yang semuanya dapat membuktikan adanya keputusan keliru Pengadilan. Dalam kasus ini saya tidak melihat keterlibatan Komnas HAM, memperjuangkan HAM Tibo yang telah dirampas hidupnya melalui putusan yang keliru.

2. Saya juga pernah membela Yayasan Doulos di Jakarta Timur, pembantaian dan pembakaran asrama Doulos terhadap golongan minoritas Kristen oleh kelompok anarkis garis keras. Sebelum peristiwa pembantaian tersebut, sempat dilakukan arus provokasi, bahwa sekolah penginjilan Doulous dan yang juga adalah tempat penampungan rehabilatasi narkoba, bahwa mereka hendak “meng-kristenkankan” penduduk di sekitarnya.

3. Jelas provokasi tersebut sama sekali tidak terbukti alias fitnah. Saya masih menyimpan rekaman berupa hasil foto, pembantaian keji tersebut. Kesaksian korban bernama Dominggus yang hampir putus lehernya, hidup normal sampai hari ini, karena mujizat Tuhan Jesus yang dimohonkan oleh Dominggus, ketika berada dalam keadaan sekarat. Dokter di Rumah Sakit UKI, ketika Dominggus dirawat di bagian Gawat Darurat rumah sakit tersebut, menyatakan bahwa harapan hidup Dominggus nihil. Kalaupun hidup, karena syaraf ke otak telah terputus, Dominggus akan cacat tetap, lumpuh otak, dan tak mungin dapat berkomunikasi.

4. Sariman, salah seorang mahasiswa STT Doulas, mati ditempat akibat pembantaian keji para penyerang anarkis. Mereka membawa parang, pedang, bom molotov untuk membakar asrama Doulos. Pendeta Royandi Hutasoit, selaku ketua Yayasan, adalah saksi peristiwa tersebut. Bahkan salah seorang korban yang lehernya hampir putus, karena mujizat, kini mendapatkan asylum di Amerika. Para pembantai divonis dan ditempatkan di Nusakambangan.

5. Pertanyan saya. Dimana kehadiran Komnas HAM dalam kasus pembakaran gereja yang sekarang sudah berjumlah kurang lebih 300 gereja?. Dimana kehadiran Komnas HAM didalam larangan terhadap kelompok minoritas menunaikan ibadah menurut keyakinan mereka.? Beda peradilan yang menimpa Ahok, dengan fitnah yang diduga UAS yang mengatakan ada jin tergantung disalib, atau provokasi ustadz YW yang selalu menuduh Kristen adalah minoritas kafir, atau Bible Kristen adalah palsu. Tampaknya penegak hukum takut membawa mereka ke Pengadilan?.

6. Dalam kasus sangkaan pelanggaran HAM, saya termasuk orang pertama yang membela ex. Gubernur Timor Leste, Bapak Gubernur Abilio Soares yang akhirnya divonis bebas di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Untuk kasus tersebut saya mendapatkan bukti bahwa justru pemerintahan kolonial Portugis yang melakukan banyak pelanggaran HAM ketika masih menjajah Timor Leste.

Saya agak tahu sejarah rinci Timor Leste, karena di waktu Timor Leste masih bagian NKRI, daerah Bobonaro adalah daerah kampanye saya mewakili Golkar di waktu itu. Lagi pula saat Timor Leste merdeka, saya pernah membela ex. Perdana Menteri Alkatiri untuk perkara pidana yang dituduhkan kepada dirinya, ketika dimasa peralihan, Timor Leste masih memakai KUHP kita.

7. Jaksa Agung Timor Leste Bapak Longuinhos Monteiro, yang sarjana hukumnya diperolehnya dari Indonesia menolak mentah-mentah dan tidak mengikuti perintah yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Panel Khusus Kejahatan serius (The Special Panels for Serious Crime) yang diketuai oleh Philip Raposa pada tanggal 10 Mei 2004 untuk mengadili Jendral Wiranto di Pengadilan HAM Timor Leste.

8. Perintah penangkapan terhadap Wiranto bersifat politis ditanda tangani menjelang berakhirnya mandat SCU pada bulan November tahun 2004 yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya surat penangkapan yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut PBB, Wakil Jaksa Agung Nicholas Koumijan. Semua perintah tersebut ditolak baik oleh Jaksa Agung Monteiro yang pernah berkunjung ke kantor saya maupun oleh Pemerintahan Timor Leste.

9. Ketika tuduhan pelanggaran Hak Azasi Manusia di Timor Leste, disertai dengan terbitnya surat penagkapan tersebut, saya beserta Advokat DR. Purwaning, SH, di bawah pimpinan Prof. Muladi dan kawan- kawan ditunjuk sebagai Pengacara Wiranto untuk membelanya menghadapai dakwaan International terhadap dirinya.

10. Indonesia sebagai negara berdaulat, melalui Pengadilan Ad Hoc berdasarkan UU Nomor:26/tahun 2000 sanggup untuk membawa pelaku ke Pengadilan. Hal ini diatur dalam Complimentary Principles Statuta Roma International Criminal Court (ICC) tahun 1988 dalam perkara ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.)

11. Saya bersama rekan-rekan S-3 Unpad dibawah bimbingan Prof. Romli Atmasasmita pernah menghadiri salah satu sidang Presiden Yugoslavia Slobodan Milosovic di Pengadilan Penjahat Perang yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 827 tanggal 25 Mei 1993 di International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) yang berlangsung di Haque/Den Haag, Belanda.

12. Milosovic dimajukan atas tuduhan kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM. Presiden Slobodan Milosevic sewaktu berkuasa sempat melidungi si pembantai Jendral Ratko Mladic yang setelah 15 tahun bersembunyi dalam pelariannya, dibawah Pemerintahan Negara Serbia yang baru, Ratko Mladic berhasil ditangkap di rumah persembunyiannya di Lazarevo pada tanggal 26 Mei 2011.

Dia melakukan pembantaian atas kurang lebih 8000 masyarakat sipil, dikenal dengan peristiwa penbantaian di Srebrenka tahun 1995 di Bosnia. Pembantaian dilakukan Ratko Mladic terhadap kaum Muslim. Pengadilan HAM ICTY di Den Haag menghukum seumur hidup Ratko Mladic, sedangkan Presiden Milosovic bunuh diri disel tahanan ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) di Den Haag.

13. Tidak semua pelanggaran HAM dapat dimajukan ke Pengadilan HAM di Den Haag, karena hak veto yang dipunyai oleh 5 anggotanya. Rusia termasuk anggota yang punya hak veto.

14. Unsur yang harus dipenuhi oleh Wiranto dalam sangkaan terhadap dirinya, sesuai dengan section 5.1.ICC, Regulasi UNTAET 2000/15 adalah unsur adanya penyerangan individu dan sporadis (individual and the wide attack (Terjemahan bebas).

15. Bunyi section 5.1 ICC tersebut adalah: For the purpose of the Present Regulation,” crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack and directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (a) Murder….(d) Deportation or forcible transfer of population…(h) persecution..”.

16. Untuk melengkapi perpustakaan Komnas HAM saya sebagai praktisi telah menerbitkan 4 buku berlabel ISBN masing masing berjudul “Peradilan Politik HAM di Indonesia, jilid 1 dan 2, “HAM dan Peradilan HAM,” : “Menghadapi Dakwaan Asing.”

17. Mungkin ada gunanya membaca buku-buku saya itu yang saya terbitkan berdasarkan pengalaman emmpiris saya untuk menambah wawasan kita bersama dalam menghadapi dan menyelesaikan issue HAM, sehingga tidak mudah terjebak dalam penyelesaian masalah HAM di Indonesia.

18. Sebagai praktisi yang pernah mengurus kasus HAM di dunia International, saya bersama Advokat DR. Purwaning, SH sebagai kuasa Menteri Perhubungan di waktu itu, juga pernah ke HAM Uni Eropa di Strasbourg dalam kasus saya membela Pilot Said di Pengadilan Amsterdam.

BACA JUGA  Perlindungan Hukum Masyarakat di Tengah-tengah Pandemi Covid-19

Komentar

News Feed